Penghuni Asrama Mahasiswa Papua di Surabaya Masih Tutup Diri, Tolak Gubernur Papua & Gubernur Jatim

Polisi kini mendalami kasus perusakan bendera tersebut dan pelaku ujaran-ujaran rasial kepada warga Papua di asrama tersebut.

Khofifah Indar Parawansa dan Gubernur Papua Ditolak

Penghuni asrama mahasiswa Papua di Jalan Kalasan, Surabaya, Jawa Timur, menolak kedatangan rombongan Gubernur Papua Lukas Enembe dan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, Selasa (27/8/2019).

Keduanya memutuskan mengunjungi asrama mahasiswa Papua setelah menggelar pertemuan di Gedung Negara Graha di Surabaya Selasa sore.

Pantauan Kompas.com, penolakan dari penghuni asrama sudah nampak saat mereka melihat banyak rangkaian kendaraan roda empat yang tiba-tiba datang dan berhenti di depan asrama sekitar pukul 18.00 WIB.

Para penghuni lantas menggedor-gedor pintu gerbang dari dalam dan meminta mereka pergi.

Terdengar juga nyanyian Papua Merdeka.

Bahkan dari dari luar terlihat ada yang sudah mengangkat kursi lipat dan melempar kerikil.

Atas pertimbangan keamanan, rombongan kedua gubernur itu pun kembali masuk mobil dan meninggalkan lokasi.

Sementara polisi mencoba menenangkan dan meminta kerumunan wartawan untuk bubar dari depan asrama.

Ikut dalam rombongan tersebut, Kapolda Jawa Timur Irjen Luki Hermawan dan Pangdam V Brawijaya Mayjend TNI Wisnoe Prasetja Boedi.

• Calon Ibu Kota Baru RI di Kalimantan Timur, Dahlan Iskan Sempat Ingin Beli Pulau dekat Balikpapan

• Misteri Temuan 4 Kerangka di Banyumas Mulai Terkuak, Pelaku Masih Keluarga Sendiri

Lima anggota TNI Diskors

Kodam V/Brawijaya memberikan skorsing kepada lima anggotanya atas peristiwa pengepungan asrama mahasiswa Papua di Jalan Kalasan, Surabaya, Jawa Timur, pekan lalu.

Kepala Penerangan Kodam (Kapendam) V/Brawijaya Letkol Arm Imam Hariyadi mengatakan, lima anggotanya  dijatuhi skorsing, salah satunya adalah Danramil 0831/02 Tambaksari Mayor Inf N.H Irianto.

"Skorsing itu namanya pemberhentian sementara, sifatnya temporer. Walaupun sebenarnya itu merupakan sanksi juga ya, jadi hak-hak dia dikurangi juga," kata Imam kepada Kompas.com, Minggu (25/8/2019) malam.