Soal Papua, Guru Besar UI Sebut Isu Rasisme Tak Bisa Berujung Pada Referendum

TRIBUNPALU.COM --  Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia (UI) Hikmahanto Juwana menegaskan, isu rasisme tidak bisa berujung pada referendum.

Demikian Hikmahanto menanggapi adanya sejumlah pihak yang menghendaki kemerdekaan desakan dari sejumlah pihak yang menghendaki kemerdekaan Papua dan memanfaatkan kerusuhan untuk menarik simpati masyarakat internasional.

Mereka menuntut diadakannya referendum.

Padahal menurut dia, tindakan rasis yang berujung pada kekerasan dan kerusuhan dapat terjadi di mana saja.

Peristiwa Rodney King di Los Angeles, Amerika Serikat pada tahun 1991 adalah salah satunya.

Tindakan polisi Los Angeles yang dianggap diskriminatif terhadap Rodney King, kata dia, membuat marah warga AS, khususnya yang berkulit hitam (Afro-American).

Bahkan di LA terjadi pembakaran, kekacauan, dan pencurian yang dilakukan oleh masyarakat.

"Masalah di LA akhirnya terselesaikan dengan baik karena pemerintah Federal sangat tegas. Demikian pula dengan apa yang terjadi di Bumi Papua," tegas Hikmahanto kepada Tribunnews.com, Selasa (3/9/2019).

Kerusuhan yang terjadi di Papua, dia yakini, tentu akan bisa diselesaikan secara baik oleh pemerintah.

Karena itu dia menilai, Pemerintah tidak perlu khawatir dalam menangani kerusuhan bahwa negara-negara di dunia seolah mendukung adanya keinginan referendum.

• Polda Papua Ungkap Data Kerusakan Kerusuhan Kota Jayapura

• KNKT Jelaskan Alasan Kenapa Tol Cipularang Kerap Menuai Kecelakaan

Masyarakat internsional paham bahwa kerusuhan di Bumi Papua bukan akibat pemerintah yang opresif terhadap masyarakat di Papua.

"Bahkan masyarakat internasional sudah sejak lama mengakui Bumi Papua merupakan bagian kesatuan dari Indonesia," tegasnya.

Menurut dia, masyarakat internasional tidak pernah mempermasalahkan keberadaan Bumi Papua layaknya Timor Timur saat dinyatakan oleh pemerintah Indonesia berintegrasi.

Oleh karenanya pemerintah harus punya percaya diri yang tinggi untuk menyelesaikan kerusuhan di Bumi Papua secara tegas, bermartabat, dan cepat.

Wiranto: Kesepakatan Tidak Bicara Referendum

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto memastikan pemerintah terus melakukan dialog untuk meredakan situasi Papua yang tengah bergejolak.

Namun, dalam dialog itu pemerintah menolak membahas opsi referendum untuk memerdekakan Papua.

Hal itu disampaikan Wiranto usai menghadiri rapat terbatas yang dipimpin Presiden Jokowi terkait permasalahan di Papua.

"Kita sudah lakukan berbagai upaya agar suasana yang panas berangsur-angsur pulih, tadi siang udah temui dari papua tokoh masyarakat, para pemuda, juga ada perwakilan duduk di DPD, DPR, kita bicara apa yang terjadi di sana," kata Wiranto di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (30/8/2019).

Wiranto menyebut, dialog yang dilakukan pemerintah dan tokoh Papua tidak dilakukan dalam forum yang salah menyalahkan.

Namun, pemerintah dan para tokoh Papua yang hadir bicara bagaimana segera bisa menghentikan kerusuhan bisa berubah menjadi suasana damai.

"Tidak mungkin bisa dilakukan dialog kalau rusuh. Jadi rusuh tenang dulu, baru bisa dialog," kata dia.

Rencananya, Presiden Jokowi juga akan bertemu dengan para tokoh dari Papua dalam waktu dekat.

Namun, Wiranto menegaskan dialog antara pemerintah dan tokoh yang mewakili Papua tak akan membahas opsi referendum.

(Tribunnews.com/Srihandriatmo Malau)

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Guru Besar UI: Isu Rasisme tidak Bisa Berujung pada Referendum di Papua