Anggota Fraksi PKS Mardani Ali Sera Tolak Revisi UU KPK

Anggota Fraksi PKS Mardani Ali Sera menyuarakan penolakan terhadap revisi Undang-undang nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

Anggota Fraksi PKS Mardani Ali Sera Tolak Revisi UU KPK
KOMPAS.com/KRISTIAN ERDIANTO
Ketua DPP PKS, Mardani Ali Sera. 

TRIBUNPALU.COM - Selain Gerindra, anggota Fraksi PKS Mardani Ali Sera juga menyuarakan penolakan terhadap revisi Undang-undang nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Mardani yang menjabat ketua DPP PKS menolak revisi UU KPK, lantaran terdapat sejumlah poin yang berpotensi melemahkan pemberantasan korupsi.

Pertama menurut Mardani, revisi UU KPK berpotensi menghilangkan penyidik dan penyelidik independen di lembaga anti rasuah tersebut.

Padahal menurut Mardani, keberadaan penyidik independen sangat positif di samping keberadaan penyidik dari Kepolisian dan Kejaksaan.

Karena adanya penyidik Independen menghadirkan perlombaan dalam mengungkap kasus.

"Penyidik dan penyelidik independen oleh KPK itu sudah dapat basis yang kuat melalui putusan MK," katanya.

Tanggapan Tokoh Terkait Mundurnya Saut Situmorang dari KPK, Masinton: Integritasnya Kami Ragukan

Saut Situmorang Mundur dari Pimpinan KPK, Berikut Isi Surat Pengunduran Diri hingga Tanggapan Jokowi

Dinilai Lemahkan Lembaga Anti-rasuah, Ini 5 Poin Kontroversial dalam Revisi UU KPK

Jokowi Setujui Adanya Dewan Pengawas KPK dengan Catatan Anggotanya Dipilih Presiden

Selanjutnya Mardani tidak setuju dengan izin penyadapan melalui dewan pengawas. Mardani juga tidak sependapat bila ada pembatasan penggunaan hasil sadap. Karena menurut Mardani kasus korupsi bisa terus dikembangkan.

"Tetapi bahwa penyadapan itu harus akuntabel dan KPK sudah berusaha menyampaikan dengan prinsip-prinsip akuntabilitas, sistemnya eropa buat saya sudah bagus itu," katanya.

Secara umum, Mardani menolak adanya revisi terhadap UU KPK apabila bertujuan untuk melemahkan pemberantasan korupsi.

"Sehinga mau revisi atau turunan apapun pastikan KPK dapat bekerja efektif untuk berantas korupsi di Indonesia. Karena pada prinsipnya korupsi di Indonesia, ini sudah disepakati adalah kejahatan luar biasa, sehingga engga bisa dilakukan pendekatan biasa," ujarnya.

Halaman
12
Editor: Rizkianingtyas Tiarasari
Sumber: Tribunnews.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved