Tim Hukum FPI Setuju Presiden Ilegal, Eko Kunthadi: Urus Legalitas Akui Dulu yang Ngurus Legal
Tim Hukum FPI Ali Alatas tak berkutik setelah ditanya Eko Kunthadi soal pernyataan Rizieq Shihab yang menyebut bahwa Presiden Indonesia ilegal.
lihat foto
"ada PKS yang oposisi , justru opisisi yang pertama dilkaukan adalah pemerintahan legal hingga layak dikritik,
kalau sikap makar menyatakan pandangan pemerintah ilegal itu makar, beda makar dengan opsisi. tapi kalau makar pemerintahan legal maka harus diganti," kata Eko Kunthadi.
Ali Alatas kemudian menanyakan makar apa yang dimaksud Eko Kunthadi.
Pasalnya menurut Ali Alatas makar terbagi dua, makar politik dan makar hukum.
"ini istilah makar politik apa makar hukum, makar hukum definitif dan ada proses hukumnya," kata Ali Alatas.
Eko Kunthadi kemudian menanyakan anggapan FPI soal presiden Jokowi.
"bagi FPI pemerintahan ini legal apa ga ? sekarang FPI sebagai organisasi," kata Eko Kunthadi.
"kalau kita kejebak gitu akhirnya rancu karena dia mencoba merancukan apa yang sikapnya politik apa yang sifatnya hukum, termasuk makar politik atau kerangka hukum," kilah Ali Alatas.
• Presiden Jokowi Sebut Izin FPI Kemungkinan Tidak Diperpanjang Bila Tak Sejalan dengan Negara
• Kemendagri Sebut FPI Belum Penuhi 10 Syarat Administrasi Perpanjangan Surat Keterangan Terdaftar
"pernyataan Habib Eizieq sebagai oposisi, makar gak secara hukum, kalau mau makar ngapain kita urus SKT," tambah Ali Alatas.
Menurut Eko Kunthadi yang dilakukan FPI untuk memperpanjang izin sangat bertentangan.
"kalau FPI mau urus hal yang legal sementara pemerintahannya dianggap ilegal ini kan bertentangan, SKT-nya bertentangan, kalau mau diurus diajuin legalitasnya akui dulu yang ngurusnya legal," kata Eko Kunthadi.
"bertentangan ini kan dalam benaknya beliau, ini ada term politik, ada term hukum," kata Ali Alatas.
Eko Kunthadi kembali menanyakan bila secara hukum FPI menganggap Presiden Jokowi ilegal atau legal.
"sekarang secara hukum pemerintahan legal atau tidak ?" tanya Eko Kunthadi.
"maksudnya gimana ? ngapain kita urus SKT, gimane, gimane kan keputusan MK udah ada," kata Ali Alatas.
Artikel ini telah tayang di tribunnewsbogor.com dengan judul Setuju Presiden Ilegal Tim Hukum FPI Tetap Urus Izin, Eko Kunthadi : Akui Dulu yang Ngurusnya Legal,
