Tanggapi Konflik Perairan Natuna, Ali Ngabalin: Ente Punya Kekuatan Apa Perang dengan China?

"Seharusnya kita marah pada diri kita sendiri. Kita punya kapal belum cukup, sehingga Presiden memerintahkan lagi untuk membangun lebih banyak lagi kapal dan coast guard kita yang patroli," ucapnya.

Tindakan tegas dan penangkapan kapal asing di Perairan Natuna oleh Indonesia membuat Luhut yakin investasi di Indonesia tak terpengaruh.

"Makanya saya bilang, untuk apa meributin yang enggak perlu diributin. Sebenarnya kita mesti lihat kita perlu membenahi diri kita," tegasnya.

• Setuju Natuna Jadi Provinsi, Politisi PPP: Beri Pesan Penting ke Dunia Soal Kedaulatan NKRI

• Kunjungi Natuna, Presiden Jokowi Akan Temui Langsung Ratusan Nelayan

3. Retno Marsudi

Sementara itu Menteri Luar Negeri (Menlu), Retno Marsudi mengungkapkan kapal-kapal China telah melanggar batas ZEE Indonesia.

Retno menyebut ZEE Indonesia telah ditetapkan oleh United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) 1982.

Retno pun meminta China mematuhi aturan tersebut karena bagian dari UNCLOS 1982.

"Tiongkok merupakan salah satu part dari UNCLOS 1982 oleh sebab itu merupakan kewajiban bagi Tiongkok untuk menghormati UNCLOS 1982," kata Retno, Jumat (3/1/2019) dikutip dari Kompas.com.

Indonesia menurut Retno, tidak akan pernah mengakui 9 dash line atau klaim sepihak yang dilakukan China.

Retno mengatakan, dalam rapat koordinasi para menteri sepakat untuk melakukan patroli di wilayah Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) di perairan Natuna.

"Dan juga kegiatan-kegiatan perikanan yang memang merupakan hak Indonesia untuk mengembangkannya di perairan Natuna," ucapnya.

• Kebijakan Prabowo Soal Perairan Natuna Dikritik PKS, Partai Gerindra Berikan Pembelaan Berikut

4. Mahfud MD

Sedangkan, Menko Polhukam Mahfud MD mengungkapkan dimasukinya wilayah perairan Natuna oleh kapal China karena nelayan Indonesia jarang mencari ikan di wilayah tersebut.

Dilansir Kompas.com, hal itu disampaikan Mahfud MD saat memberi arahan kepada 120 orang nelayan asal Pantura yang akan dikirim ke Natuna untuk melaut di Kantor Kemenko Polhukam, Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Senin (6/1/2020).

"Sekarang (Natuna) dimasuki karena kita kurang hadir di sana," ujar Mahfud.

Mahfud MD menyebut perairan Natuna merupakan wilayah yang memiliki kekayaan sumber daya laut yang melimpah dan merupakan perairan sah Indonesia.

"Kalau masuk, berarti melanggar hukum dan kita usir. Itulah pernyataan pertama kita bahwa itu daerah kedaulatan kita dan kedaulatan itu harus dijaga oleh kita bersama sebagai bangsa," kata dia.

(TribunPalu.com/Tribunnews.com)