Tanggapi Konflik Perairan Natuna, Ali Ngabalin: Ente Punya Kekuatan Apa Perang dengan China?

TRIBUNPALU.COM - Tenaga ahli utama kantor staf Presiden RI, Ali Mochtar Ngabalin buka suara terkait konflik Natuna.

Dalam pernyataannya kali ini, Ali Ngabalin menjawab soal kehadiran atau eksistensi pemerintah terkait polemik di wilayah ZEE Perairan Natuna Utara.

Ali memberikan sentilan kepada pihak-pihak yang meminta pemerintah untuk menjalankan perang terhadap China.

Ali Ngabalin lantas memberikan contoh tentang konflik antara Amerika Serikat dan Iran.

Meski kondisi saat ini tengah memanas, namun kedua pihak masih mengupayakan untuk damai.

"Dalam perkembangan itu sudah tidak ada hubungan antara negara - bangsa. Jangan lupa bahwa sedahsyat apa pun Amerika dengan Iran hari ini, itu upaya-upaya untuk membicarakan hubungan kerja sama kemudian membangun komunikasi yang intensif antara Amerika dan Iran itu sedang terjadi," papar Ali Ngabalin, dilansir YouTube Metrotvnews.

Lantas Ali Ngabalin mempertanyakan sikap pihak-pihak yang menginginkan Pemerintah Indonesia untuk perang dengan China.

• China Buka Suara Soal Natuna Setelah Indonesia Kirim Pesawat Tempur & Kapal Perang: Indonesia Tenang

• TNI Nilai Pemerintah China Bisa Baca Kunjungan Jokowi ke Natuna dengan Cermat

• 6 Fakta Kunjungan Jokowi ke Natuna: Tegaskan Tak Ada Tawar-Menawar, hingga Bagi-bagi Sertifikat

TONTON JUGA:

"Jadi kalau kasus natuna ini kita berteriak tentang 'perang, perang, perang dengan China', emang Ente punya kekuatan apa mau perang sama China itu," ujar Ali Ngabalin.

Ali Ngabalin menyebutkan bahwa perang bukanlah solusi terbaik untuk menyelesaikan konflik Natuna.

"Bahwa kita punya komitmen untuk tidak pernah akan bisa mengakui siapa saja terlibat dalam Zona Ekonomi Eksklusif Negara Kesatuan Republik Indonesia itu nyawa kita pertaruhkan," tutur Ali Ngabalin.

"Tetapi dalam mengomunikasikan ini bukan dengan cara yang seperti diteriakkan dengan perang," imbuh Ali Ngabalin.

Terkait upaya pemerintah mendorong nelayan untuk memanfaatkan potensi dan kekayaan alam di Natuna,
Ali Ngabalin pun memberi jawaban atas pertanyaan soal bagaimana bentuk support pemerintah Indonesia kepada para nelayan Indonesia.

"Karena itu Bapak Presiden Joko Widodo dalam melakukan kunjungan kerja itu punya perhatian penting, di antaranya adalah bagaimana bisa tadi menyampaikan kepada Menteri KKP untuk bisa memperhatikan sarana dan prasarana, menyiapkan hal-hal yang menunjang para nelayan. Yang kedua, negara dan pemerintah memastikan, semua nelayan yang mencari ikan dan melaut, negara memberi kepastian atas keamanan mereka untuk tidak diganggu siapa pun di wilayah ZEE maupun wilayah Indonesia," kata Ali Ngabalin.

Seperti diketahui, masuknya kapal nelayan dan kapal cost guard China ke wilayah perairan Natuna, Kepulauan Riau, Indonesia, membuat hubungan di antara Indonesia dan China memanas.

Presiden Jokowi pun menunjukkan sikap tegasnya.

Jokowi menyebut tidak ada tawar menawar soal kedaulatan Indonesia.

Tonton video selengkapnya:

• Polemik Natuna, Ini Tanggapan Para Menteri Jokowi, Prabowo: Kita Cool Saja, Kita Santai

• Prabowo Dinilai Kalah Tegas dari Menlu Retno Marsudi soal Natuna, Ini Tanggapan Jubir Menhan

Berikut tanggapan Menteri Kabinet Indonesia Maju soal konflik Natuna

1. Prabowo Subianto

Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto menanggapi santai masuknya kapal China di wilayah NKRI.

"Kita cool saja, kita santai," ujar Prabowo di Kantor Kemenko Maritim dan Investasi, Jakarta, Jumat (3/1/2020), dikutip dari Kompas.com.

Prabowo juga menyebut akan melakukan koordinasi dengan kementerian lain seperti Menko Maritim dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan.

"Ya saya rasa harus kita selesaikan dengan baik. Bagaimana pun China adalah negara sahabat," ucapnya.

2. Luhut Binsar Panjaitan

Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan berpendapat tidak perlu membesar-besarkan masuknya kapal asing di perairan Natuna, Kepulauan Riau.

Luhut mengakui, Indonesia kurang mampu dalam menghadapi hal tersebut.

Menurutnya, Indonesia kekurangan kapal untuk melakukan pengawasan di kawasan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE).

"Sebenarnya enggak usah dibesar-besarin lah. Soal kehadiran kapal itu (di Natuna), sebenarnya kita juga kekurangan kemampuan kapal untuk melakukan patroli di ZEE ," ujar Luhut, Jumat (3/1/2020) dikutip dari Kompas.com.

Masuknya kapal ikan asing ke Natuna diketahui membuat Presiden Jokowi memerintahkan penambahan pasukan serta unit kapal pengawasan.

"Seharusnya kita marah pada diri kita sendiri. Kita punya kapal belum cukup, sehingga Presiden memerintahkan lagi untuk membangun lebih banyak lagi kapal dan coast guard kita yang patroli," ucapnya.

Tindakan tegas dan penangkapan kapal asing di Perairan Natuna oleh Indonesia membuat Luhut yakin investasi di Indonesia tak terpengaruh.

"Makanya saya bilang, untuk apa meributin yang enggak perlu diributin. Sebenarnya kita mesti lihat kita perlu membenahi diri kita," tegasnya.

• Setuju Natuna Jadi Provinsi, Politisi PPP: Beri Pesan Penting ke Dunia Soal Kedaulatan NKRI

• Kunjungi Natuna, Presiden Jokowi Akan Temui Langsung Ratusan Nelayan

3. Retno Marsudi

Sementara itu Menteri Luar Negeri (Menlu), Retno Marsudi mengungkapkan kapal-kapal China telah melanggar batas ZEE Indonesia.

Retno menyebut ZEE Indonesia telah ditetapkan oleh United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) 1982.

Retno pun meminta China mematuhi aturan tersebut karena bagian dari UNCLOS 1982.

"Tiongkok merupakan salah satu part dari UNCLOS 1982 oleh sebab itu merupakan kewajiban bagi Tiongkok untuk menghormati UNCLOS 1982," kata Retno, Jumat (3/1/2019) dikutip dari Kompas.com.

Indonesia menurut Retno, tidak akan pernah mengakui 9 dash line atau klaim sepihak yang dilakukan China.

Retno mengatakan, dalam rapat koordinasi para menteri sepakat untuk melakukan patroli di wilayah Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) di perairan Natuna.

"Dan juga kegiatan-kegiatan perikanan yang memang merupakan hak Indonesia untuk mengembangkannya di perairan Natuna," ucapnya.

• Kebijakan Prabowo Soal Perairan Natuna Dikritik PKS, Partai Gerindra Berikan Pembelaan Berikut

4. Mahfud MD

Sedangkan, Menko Polhukam Mahfud MD mengungkapkan dimasukinya wilayah perairan Natuna oleh kapal China karena nelayan Indonesia jarang mencari ikan di wilayah tersebut.

Dilansir Kompas.com, hal itu disampaikan Mahfud MD saat memberi arahan kepada 120 orang nelayan asal Pantura yang akan dikirim ke Natuna untuk melaut di Kantor Kemenko Polhukam, Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Senin (6/1/2020).

"Sekarang (Natuna) dimasuki karena kita kurang hadir di sana," ujar Mahfud.

Mahfud MD menyebut perairan Natuna merupakan wilayah yang memiliki kekayaan sumber daya laut yang melimpah dan merupakan perairan sah Indonesia.

"Kalau masuk, berarti melanggar hukum dan kita usir. Itulah pernyataan pertama kita bahwa itu daerah kedaulatan kita dan kedaulatan itu harus dijaga oleh kita bersama sebagai bangsa," kata dia.

(TribunPalu.com/Tribunnews.com)