KPK Hentikan 36 Perkara yang Sudah Masuk Tahap Penyelidikan Tanpa Sepengetahuan Dewan Pengawas
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menghentikan 36 perkara yang sudah memasuki tahap penyelidikan.
lihat foto
"Untuk tahun 2020, jenis penyelidikan yang dihentikan cukup beragam, yaitu terkait dugaan korupsi oleh kepala daerah, BUMN, aparat penegak hukum, kementerian/lembaga, dan DPR/ DPRD," katanya.
Kritik dari eks Ketua KPK
Eks Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abraham Samad mengkritisi KPK hentikan 36 perkara di tahap penyelidikan.
Abraham Samad mengatakan, penghentian sebuah perkara harus dikaji dan dianalisis bersama penyelidik dan penyidik.
Hal itu supaya publik bisa mendapat gambaran yang objektif dan jelas dari setiap kasus yang dihentikan.
"Saya pikir ini sesuatu yang di luar kewajaran di KPK selama ini," kata Abraham Samad saat dimintai konfirmasi, Jumat (21/1/2020).
Mantan Ketua KPK periode 2011-2015 menyebut ketika ia memimpin lembaga antirasuah, pihaknya tidak menyepelekan kasus-kasus yang sedang bergulir.
"Pada masa priode kepemimpinan saya dan teman-teman, pimpinan tidak boleh dengan mudah menghentikan penyelidikan, ada mekanisme yang objektif dan akuntabel yang harus dilakukan sebelum mengambil keputusan," sebut Samad.
• BCL Sulit Tidur di Kamarnya dengan Ashraf hingga Pindah ke Kamar Ibu, Ivan Permana: Masih Terbayang
Sebelumnya, Ketua KPK Firli Bahuri menyatakan penghentian penyelidikan 36 kasus korupsi dilakukan demi kepastian hukum. Penghentian perkara tersebut dilakukan sejak 20 Desember 2019 sampai 20 Februari 2020.
Menurut Firli, dalam hal ini lembaganya berupaya memberi kepastian. Setiap perkara yang ditangani ataupun seseorang yang menjalani proses hukum harus jelas bukti dan penanganannya.
“Tidak boleh pikir digantung-gantung untuk menakut-nakuti pencari kepastian hukum dan keadilan. Kalau bukan tindak pidana, masa ya tidak dihentikan," kata Firli.
Dapat sorotan dari sejumlah pihak
Menko Polhukam, Mahfud MD mengatakan, KPK tidak mengomunikasikan hal tersebut kepadanya.
"Tidak boleh koordinasi dengan saya, kalau mau koordinasi dengan saya, saya ndak mau," ujar Mahfud di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Jumat (21/2/2020), dikutip dari Kompas.com.
Ia berujar, KPK bukan bawahan dari Kemenko Polhukam, sehingga Mahfud MD menyerahkan keputusan tersebut pada KPK.
