Bupati Wonogiri Tegaskan Tak akan Tolak Pemudik yang Datang: Mereka Manusia Bukan Kerbau
Pemerintah daerah menyikapi penolakan hingga penghalauan perantau yang nekat mudik di tengah pandemi Covid-19.
lihat foto
TRIBUNPALU.COM - Pemerintah pusat telah menerapkan larang mudik lebaran 2020 guna memutus rantai penyebaran Covid-19.
Namun rupanya, beberapa pemerintah daerah menyikapi penolakan hingga penghalauan perantau yang nekat mudik di tengah pandemi Covid-19.
Namun di Wonogiri,perantau yang mudik tetap diterima dengan syarat mengikuti persyaratan protokol kesehatan.
Bupati Wonogiri Joko Sutopo mengaku tak akan menolak dan menghalau para perantau dari zona merah yang nekat mudik ke Wonogiri.
Pasalnya, rata-rata warga yang nekat mudik ke kampung halaman lantaran di tanah perantauan tidak memiliki pekerjaan lagi.
• Agar Covid-19 Tak Berlangsung Lama, Wapres Minta Masyarakat Taati Larangan Mudik
• Pemudik Bandel Dikarantina di Rumah Hantu: Mengaku Didatangi, Baru 2 Hari Menangis Minta Pulang
• Demi Bisa Mudik, Sejumlah Penumpang Nekat Bersembunyi di Dalam Bagasi Bus AKAP
“Kami tidak akan mungkin menolak dan menghalau pemudik. Kalau kami tolak dan halau mereka mau dikemanakan. Mereka itu bukan kerbau. Yang di dalam bus itu bukan kerbau tetapi manusia,” ujar Joko Sutopo yang akrab disapa Jekek kepada Kompas.com, Senin (27/4/2020) sore.
Bagi Jekek, penerapan kebijakan penolakan warga yang mudik tidaklah tepat.
Untuk itu, bila ditemukan pemudik terindikasi sebagai pembawa Covid-19 maka pemerintah harus hadir dengan menangani sesuai protokol kesehatan bukan dilakukan penolakan.
“Apakah mereka (pemudik) itu bukan sesuatu yang berharga dan harus dilindungi,” kata Jekek.
Menurut Jekek, pemerintah harus memiliki peran lebih dalam menangani perantau yang nekat mudik.
Tetapi tidak menggunakan cara penolakan dan penghalauan perantau saat tiba diperbatasan dareah.
“Kalau pemudik yang sampai Wonogiri berarti ada yang tidak optimal. Faktanya ada bus yang bisa masuk bawa penumpang.” kata Jekek.
Jekek mempertanyakan keseriusan pemerintah daerah yang menerapkan PSBB sehingga para perantau tetap masih bisa mudik ke Wonogiri. Kondisi itu menunjukkan di daerah yang menerapkan PSBB terdapat kebocoran-kebocoran sehingga warga bisa tetap mudik.
“Bisa jadi PSBB tidak efektif pelaksanaannya,” kata Jekek.
Bagi Jekek penerapan kebijakan penghalauan atau membalikkan pemudik ke daerah asal merantau bukan penyelesaian yang tepat.
