5 Arahan Terbaru Joko Widodo dalam Hadapi Pandemi Covid-19, termasuk Evaluasi PSBB

"Kemudian juga apakah warga yang berisiko, yang manula (manusia usia lanjut), yang memiliki riwayat penyakit, riwayat komorbid (penyakit penyerta), ini sudah diproteksi betul. Evaluasi-evaluasi yang terukur seperti ini perlu dilakukan,” lanjut Jokowi.

3. Monitor Ketat Klaster Penyebaran

Selanjutnya, Jokowi juga meminta agar melakukan monitoring secara ketat terkait potensi penyebaran di beberapa klaster.

Seperti klaster pekerja migran, klaster jemaah tablig, klaster Gowa, klaster rembesan pemudik, hingga klaster industri.

Menurutnya, pengawasan klaster harus dilakukan secara baik guna mengantisipasi munculnya gelombang kedua.

“Kita lihat bahwa pekerja migran Indonesia, laporan yang saya terima, sudah 89 ribu (pekerja) yang sudah kembali dan akan bertambah lagi kemungkinan 16 ribu (pekerja), ini betul-betul harus ditangani, dikawal secara baik di lapangan sehingga jangan sampai muncul gelombang kedua," ungkap Jokowi.

Jokowi juga meminta agar industri yang masih beroperasi untuk diawasi penerapan protokol kesehatannya.

"Yang lain juga klaster industri, kita harus memastikan industri-industri yang diizinkan beroperasi itu yang mana, harus dicek di lapangan, mereka melakukan protokol kesehatan secara ketat atau tidak,” ungkapnya.

• Yunarto Wijaya Nilai Anies Baswedan Jarang Blusukan ke Gang Sempit, Ini Respon Ferdinand Hutahaean

• Tanggapi Video Prank YouTuber Ferdian Paleka, Kemal Pahlevi: Prediksi Gue soal Konten Sampah Bener

4. Distribusi Bansos Pekan Ini

Arahan keempat Jokowi berkaitan dengan program jaring pengaman sosial.

Antara lain Program Keluarga Harapan (PKH), paket sembako, bantuan sosial (bansos), bantuan langsung tunai (BLT), hingga dana desa.

Jokowi menyebut semua program tersebut telah berjalan.

Meski demikian, Jokowi meminta seluruh program tersebut bisa sampai di tangan keluarga penerima secepatnya pada pekan ini.

Jokowi juga meminta para pemangku kebijakan turun ke lapangan.

Ia meminta Menteri Sosial Juliari P. Batubara, para gubernur, bupati, wali kota, camat, hingga kepala desa untuk turun langsung menyisir ke lapangan.