5 Arahan Terbaru Joko Widodo dalam Hadapi Pandemi Covid-19, termasuk Evaluasi PSBB

TRIBUNPALU.COM - Wabah virus corona Covid-19 telah menyebar ke seluruh dunia, termasuk Indonesia.

Pemerintah masing-masing negara yang terjangkit pun melakukan langkah dan upaya untuk menghadapi virus bernama ilmiah SARS-CoV-2 tersebut.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) baru saja memberikan arahan terbaru dalam menghadapi pandemi virus corona covid-19 di Indonesia.

Hal tersebut disampaikan Jokowi dalam rapat terbatas (ratas) yang digelar melalui telekonferensi, Senin (4/5/2020).

Dilansir rilis presidenri.go.id, ada lima arahan terbaru Presiden Jokowi.

1. Evaluasi Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) 

Jokowi mengungkapkan terkait evaluasi penerapan PSBB yang hingga kini telah diterapkan di 4 provinsi dan 12 kabupaten/kota.

“Saya ingin memastikan bahwa ini betul-betul diterapkan secara ketat dan efektif dan saya melihat beberapa kabupaten dan kota telah melewati tahap pertama dan akan masuk ke tahap kedua," ujarnya.

Jokowi menyebut PSBB perlu dievaluasi dari segi penerapannya.

"Mana yang penerapannya terlalu over, terlalu kebablasan, dan mana yang masih kendur. Evaluasi ini penting sehingga kita bisa melakukan perbaikan-perbaikan di kota/kabupaten maupun provinsi yang melakukan PSBB,” jelas Jokowi.

• Viral Karena Sumbangan Isi Sampah, Ferdian Paleka Kini Hilang dari Youtube dan Instagram

• Sebaiknya Tunda Kehamilan di Tengah Pandemi Virus Corona Covid-19, Ini Penjelasan Kepala BKKBN

• Update Virus Corona Indonesia, Senin, 4 Mei 2020: Catat 395 Kasus Baru, Total 11.587 Kasus Positif

2. Pasang Target Terukur

Arahan kedua Jokowi, ia meminta masing-masing daerah yang melaksanakan PSBB harus memiliki target yang jelas dan terukur.

Seperti berapa jumlah pengujian sampel dan tes PCR (polymerase chain reaction) yang telah dilakukan.

Selain itu mengenai agresifitas pelacakan, dan berapa kontak yang telah ditelusuri setiap hari.

“Betul-betul ini harus dikerjakan. Kemudian juga apakah isolasi yang ketat juga dilakukan, karena saya melihat ada yang sudah positif saja masih bisa lari dari rumah sakit, yang PDP (pasien dalam pengawasan) masih beraktivitas ke sana ke mari," ujarnya.

"Kemudian juga apakah warga yang berisiko, yang manula (manusia usia lanjut), yang memiliki riwayat penyakit, riwayat komorbid (penyakit penyerta), ini sudah diproteksi betul. Evaluasi-evaluasi yang terukur seperti ini perlu dilakukan,” lanjut Jokowi.

3. Monitor Ketat Klaster Penyebaran

Selanjutnya, Jokowi juga meminta agar melakukan monitoring secara ketat terkait potensi penyebaran di beberapa klaster.

Seperti klaster pekerja migran, klaster jemaah tablig, klaster Gowa, klaster rembesan pemudik, hingga klaster industri.

Menurutnya, pengawasan klaster harus dilakukan secara baik guna mengantisipasi munculnya gelombang kedua.

“Kita lihat bahwa pekerja migran Indonesia, laporan yang saya terima, sudah 89 ribu (pekerja) yang sudah kembali dan akan bertambah lagi kemungkinan 16 ribu (pekerja), ini betul-betul harus ditangani, dikawal secara baik di lapangan sehingga jangan sampai muncul gelombang kedua," ungkap Jokowi.

Jokowi juga meminta agar industri yang masih beroperasi untuk diawasi penerapan protokol kesehatannya.

"Yang lain juga klaster industri, kita harus memastikan industri-industri yang diizinkan beroperasi itu yang mana, harus dicek di lapangan, mereka melakukan protokol kesehatan secara ketat atau tidak,” ungkapnya.

• Yunarto Wijaya Nilai Anies Baswedan Jarang Blusukan ke Gang Sempit, Ini Respon Ferdinand Hutahaean

• Tanggapi Video Prank YouTuber Ferdian Paleka, Kemal Pahlevi: Prediksi Gue soal Konten Sampah Bener

4. Distribusi Bansos Pekan Ini

Arahan keempat Jokowi berkaitan dengan program jaring pengaman sosial.

Antara lain Program Keluarga Harapan (PKH), paket sembako, bantuan sosial (bansos), bantuan langsung tunai (BLT), hingga dana desa.

Jokowi menyebut semua program tersebut telah berjalan.

Meski demikian, Jokowi meminta seluruh program tersebut bisa sampai di tangan keluarga penerima secepatnya pada pekan ini.

Jokowi juga meminta para pemangku kebijakan turun ke lapangan.

Ia meminta Menteri Sosial Juliari P. Batubara, para gubernur, bupati, wali kota, camat, hingga kepala desa untuk turun langsung menyisir ke lapangan.

Jokowi juga meminta kepala daerah fleksibel mencari solusi bagi warga miskin yang belum mendapatkan bansos.

“Saya juga minta data penerima bansos dibuka secara transparan, siapa yang dapat, kriterianya apa, jenis bantuannya apa sehingga jelas, tidak menimbulkan kecurigaan-kecurigaan dan kita bisa melakukan segera, koreksi di lapangan," ungkap Jokowi.

5. Hotline Aduan

Arahan kelima Jokowi, ia meminta agar persoalan timing betul-betul harus diatur secara baik.

"Karena ada bantuan dari pusat, dari daerah, kemudian juga dari desa,” ujarnya.

Jokowi pun meminta diadakannya hotline aduan untuk masyarakat apabila menjumpai penyimpangan dalam hal bansos.

“Yang terakhir, saya minta dibuat hotline untuk pengaduan sehingga apabila menemukan penyimpangan-penyimpangan, kita bisa ketahui secara cepat,” ungkap Jokowi.

(Tribunnews.com/Wahyu Gilang P)