Kebijakan tak Konsisten, Sudjiwo Tedjo Umpamakan seperti Perempuan: Jangan Kasih Kami Rasa Bingung

"Ketidak-konsistenan perempuan dalam pasangan cinta itu indah. Mulutnya mengusir tapi matanya menahan. Duh ini membingungkan yg indah. Tapi jangan di dalam bernegara," tulis @sudjiwotedjo.

Bagi Sudjiwo Tedjo, rakyat akan bisa memaklumi jika pemerintah tidak bisa memberikan lapangan pekerjaan.

Namun, menurutnya juga tak baik jika pemerintah terus memberikan rasa bingung kepada rakyatnya di masa-masa sulit seperti ini.

"Kalau negara gak sanggup ngasih kami kerjaan dll, ok, kami maklum, tapi jangan ngasih kami rasa bingung," pungkasnya.

• Ketua Gugus Tugas Covid-19 Ingatkan Bagi Warga yang Ketahuan Mudik Bisa Kena Pidana dan Denda

Dikutip TribunPalu.com dari Kompas.com, pemerintah tak hanya sekali dua kali menunjukkan inkonsistensi kebijakannya saat merespon wabah virus corona ini.

Deretan sikap inkonsistensi kebijakan pemerintah itu pun menjadi sorotan.

Terbaru, Kementerian Perhubungan Republik Indonesia mengizinkan moda transportasi umum kembali beroperasi walaupun diklaim hanya akan mengangkut penumpang dengan kriteria tertentu mulai Kamis (7/5/2020).

Kontroversi mencuat karena sebelumnya, pemerintah menghentikan operasional transportasi umum dari dan ke zona merah Covid-19, seperti Jabodetabek.

• Kemenhub Beri Kelonggaran Moda Transportasi Beroperasi, Pemerintah Tegaskan Mudik Tetap Dilarang

Contoh tersebut bukan kali pertama pemerintah terkesan inkonsisten.

Mengambil contoh lain, seperti beda aturan antarkementerian, soal boleh atau tidaknya ojek online mengangkut penumpang saat PSBB.

Pakar kebijakan publik dan ekonomi Ichsanuddin Noorsy turut menyoroti sikap inkonsisten pemerintah ini.

"Hampir semua protap dalam menangani Covid-19 adalah protap yang inkonsisten," ujar Ichsanuddin Noorsy kepada Kompas.com, Rabu (6/5/2020).

"Misalnya, muncul larangan mudik tapi pulang kampung boleh, inkonsisten. Melarang penerbangan domestik, tapi penerbangan internasional boleh. Melarang kedatangan orang (asing), tapi mendatangkan TKA (tenaga kerja asing)," tambah dia.

"Walaupun akhirnya kedatangan 500.000 TKA dibatalkan, tapi yang muncul ke permukaan adalah inkonsistensi peraturan dan kebijakan," pungkasnya.

• Keputusan Menhub yang Longgarkan Transportasi Dinilai Bisa Picu Gelombang II Wabah Covid-19

Ichsanuddin Noorsy menuding, pemerintah merumuskan kebijakan selama pandemi Covid-19 tidak berdasarkan kebutuhan riil masyarakat.