Breaking News:

Anggota DPR Fraksi Gerindra Desak Joko Widodo Mengkaji Ulang Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan

Anggota DPR RI Komisi IX DPR fraksi Partai Gerindra Putih Sari mendesak pemerintah mengkaji ulang Perpres kenaikan iuran BPJS Kesehatan.

Instagram.com/jokowi/
Potret Presiden Joko Widodo 

TRIBUNPALU.COM - Di tengah pandemi virus corona Covid-19, Presiden Joko Widodo resmi menaikkan besaran iuran BPJS Kesehatan.

Kenaikan iuran BPJS Kesehatan ini berlaku untuk peserta mandiri kelompok pekerja bukan penerima upah (PBPU) dan bukan pekerja (BP).

Aturan baru tersebut tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan.

Alasan pemerintah kenaikan iuran BPJS Kesehatan untuk menjaga keberlangsungan operasional jaminan kesehatan untuk seluruh masyarakat.

Menanggapi hal itu, Anggota DPR RI Komisi IX DPR fraksi Partai Gerindra Putih Sari mendesak pemerintah mengkaji ulang Perpres kenaikan iuran BPJS Kesehatan itu.

"Saya secara pribadi meminta pemerintah mengkaji kembali Perpres kenaikan iuran BPJS Kesehatan, dan mencari jalan lain yang lebih bijaksana," kata Putih Sari kepada wartawan, Kamis (14/5/2020).

 

Iuran BPJS Kesehatan Kembali Naik: MA Tak akan Campur Tangan, Ada Konsekuensi Presiden Dimakzulkan

Usulan PSBB di Seluruh Pulau Jawa, Ganjar Pranowo: Kalau Buat Jawa Tengah, Kita Selalu Siap

Fadli Zon Minta Kenaikan Iuran BPJS Dibatalkan: Rakyat sudah Jatuh, Tertimpa Tangga, Dilindas Mobil

4 Orang Bawa Uang Palsu hampir Rp3 Miliar Ditangkap Polisi, Sempat Keliling Cari Orang Pintar

Di tengah adanya serangan wabah Covid-19, lanjut Putih Sari, Perpres itu dinilai kurang bijak dan waktunya tidak tepat.

"Penyesuaian tarif iuran BPJS Kesehatan agar sustainibilitas program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) memang harus terus dipertahankan, tetapi keputusan kenaikan iuran BPJS Kesehatan tidak bijaksana dan di waktu yang tidak pas," ujarnya.

"Dengan pandemi Covid-19 membuat kondisi ekonomi masyarakat sangat berat. Banyak masyarakat yang terkena PHK," imbuhnya.

Selain itu, Putih Sari mengimbau pemerintah untuk fokus terlebih dahulu dalam menangani wabah Covid-19 beserta dampaknya dengan program-program yang sudah diputuskan.

Halaman
12
Editor: Rizkianingtyas Tiarasari
Sumber: Tribunnews.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved