Genjot Perekonomian di Tengah Pandemi, Jokowi: Yang Bisa Diharapkan Saat Ini Belanja Pemerintah

Presiden Joko Widodo (Jokoiwi) mengingatkan seluruh pemerintah daerah untuk segera membelanjakan anggaran di tengah pandemi virus corona Covid-19.

Instagram.com/sekretariat.kabinet/
Potret Presiden Joko Widodo (Jokowi). 

TRIBUNPALU.COM - Merebaknya pandemi  wabah virus corona Covid-19 menimbulkan krisis dan perekonomian Indonesia dilanda keterpurukan.

Oleh karenanya, Presiden Joko Widodo (Jokoiwi) mengingatkan seluruh pemerintah daerah untuk segera membelanjakan anggaran.

Adapun, menurut Presiden, belanja pemerintah bisa diandalkan untuk menggerakkan perekonomian.

Hal itu ia sampaikan dalam rapat bersama para gubernur di Istana Bogor, Rabu (15/7/2020).

"Yang bisa diharapkan sekarang ini, semua negara hanya satu yang diharapkan."

"Yaitu belanja pemerintah, spending kita, belanja pemerintah," kata Jokowi dikutip Tribunnews dari Setkab.go.id.

Presiden Joko Widodo menyampaikan keterangan pers di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Rabu (24/6/2020). Jokowi akan membubarkan 18 lembaga negara.
Presiden Joko Widodo menyampaikan keterangan pers di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Rabu (24/6/2020). Jokowi akan membubarkan 18 lembaga negara. (Antara Foto/Sigid Kurniawan/Pool)

Untuk itu, ia menyindir agar kepala daerah tidak mengendapkan anggaran belanjanya.

Sebab, pembelanjaan tersebut bisa membuat ekonomi di daerah masing-masing menjadi lebih cepat pulih.

"Oleh sebab itu, jangan sampai ada nge-rem."

"Kalau ekonomi di provinsi Bapak Ibu semuanya ingin cepat pulih, belanjanya semuanya harus dipercepat," sambung Jokowi.

Selain itu, Jokowi menegaskan, soal pembelanjaan yang disinggung itu merupakan buntut masih besarnya anggaran yang belum diserap pemerintah daerah.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan (kiri), Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo (tengah), Gubernur Jawa Timur Khafifah Indar Parawangsa (kanan), saat menghadiri acara musyawarah nasional ke-VI Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Selasa (26/11/2019). Munas APPSI VI ini, mengambil tema Penguatan Ketahanan Daerah Menghadapi Tantangan Global dan Dampaknya Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Nasional. Warta Kota/Angga Bhagya Nugraha
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan (kiri), Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo (tengah), Gubernur Jawa Timur Khafifah Indar Parawangsa (kanan), saat menghadiri acara musyawarah nasional ke-VI Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Selasa (26/11/2019).  (WARTA KOTA/Angga Bhagya Nugraha)

Update WNI Positif Covid-19 di Luar Negeri per Kamis, 16 Juli 2020: 106 WNI Terinfeksi di Qatar

Prabowo Ditunjuk oleh Joko Widodo di Proyek Lumbung Pangan, Gerindra Bantah Ada Deal di Dalamnya

Presiden Joko Widodo Sebut 5 Provinsi Ini Terbaik dalam Tangani Covid-19, Mana yang jadi Nomor Satu?

"Perlu saya ingatkan, uang Pemda yang ada di bank itu masih Rp 170 triliun, 'guede' sekali ini," kata Presiden.

Jokowi mengatakan, bila dalam situasi normal, pemerintah daerah bisa berharap adanya investasi swasta untuk menggerakkan perekonomian.

Namun, Jokowi menuturkan, cara tersebut tidak bisa lagi diterapkan dalam kondisi pandemi seperti sekarang.

"Enggak bisa lagi kita mengharapkan investasi, swasta, enggak."

"Karena ini munculnya memang harus dari belanja pemerintah," imbuhnya.

Warga mengantre mengambil paket Ramadan saat penyerahan di Ciputat, Tangerang Selatan, Banten, Selasa (12/5/2020). PT Avrist Assurance menyerahkan paket Ramadan kepada 3.000 kepala keluarga yang perekonomiannya terdampak dari pandemi Covid-19. Donasi paket Ramadan ini merupakan konversi dari jumlah penonton Wellness Made Easy Avrist Assurance yang berhasil dicapai melalui Instagram Live viewers dengan para figure sosial media dari 4-7 Mei 2020 lalu. Tribunnews/Irwan Rismawan
Warga mengantre mengambil paket Ramadan saat penyerahan di Ciputat, Tangerang Selatan, Banten, Selasa (12/5/2020). PT Avrist Assurance menyerahkan paket Ramadan kepada 3.000 kepala keluarga yang perekonomiannya terdampak dari pandemi Covid-19. (Tribunnews/Irwan Rismawan)

Jokowi mengatakan, pada kuartal pertama 2020, ekonomi RI masih tumbuh di angka 2,97 persen, turun dari kisaran 5 persen.

Pada kuartal kedua ini, Jokowi mengaku sudah menerima prediksi, ekonomi akan minus 4,3 persen.

Untuk itu, pada kuartal ketiga bulan Juli, Agustus, dan September, Jokowi menyebut merupakan momentum yang tepat untuk menggenjot perekonomian.

"Kalau kita enggak bisa mengungkit di kuartal ketiga, jangan berharap kuartal keempat akan bisa, sudah. Harapan kita hanya ada di kuartal ketiga, Juli, Agustus, dan September," kata Jokowi.

Video TikTok Cara Membuat Nasi Biru Viral di Media Sosial, Sang Pembuat Ungkap Bahan Rahasianya

Tak Dapat Undangan dari Presiden Jokowi, Sudjiwo: Sejak Zaman Soeharto Aku Bukan Seniman Istana

Prediksi Jokowi soal puncak Covid-19

Sebelumnya, Presiden memprediksi puncak penyebaran virus corona atau Covid-19 di Indonesia.

Pihaknya menuturkan, puncak pandemi akan terjadi pada Agustus dan September 2020.

Hal itu disampaikan Jokowi di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin, (13/7/2020).

"Kalau melihat angka-angka memang nanti perkiraan puncaknya ada di Agustus atau September, perkiraan terakhir," kata Presiden.

Namun menurutnya, prediksi tersebut bisa saja berubah.

Terlebih, bila tidak ada langkah antisipasi yang tepat dalam penanggulangan Covid-19.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat menyerahkan bantuan modal kerja kepada pedagang kecil di halaman Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Rabu (15/7/2020). / Capture YouTube Sekretariat Presiden
Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat menyerahkan bantuan modal kerja kepada pedagang kecil di halaman Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Rabu (15/7/2020).  (Capture YouTube Sekretariat Presiden)

Pasalnya, di beberapa daerah, angka kenaikan Covid-19 yang sudah mulai melandai justru kembali melonjak.

Seperti yang dialami oleh DKI Jakarta dan Jawa Barat.

Oleh sebab itu, pengendalian kasus Covid-19 bergantung pada kinerja jajarannya.

Jokowi menuturkan, pihaknya terus mengingatkan agar para menteri lebih bekerja keras.

"Tapi kalau kita tidak melakukan sesuatu, ya bisa angkanya berbeda. Oleh sebab itu saya minta pada para menteri untuk bekerja keras," katanya.

(Tribunnews.com/Maliana)

Sumber: Tribunnews.com
Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved