Breaking News:

RUU Cipta Kerja Disahkan, WALHI: Pengkhianatan terhadap Hak Buruh, Petani, Lingkungan Hidup

RUU Cipta Kerja disahkan, WALHI secara tegas menjatuhkan mosi tidak percaya dan mengambil lima sikap

Tribunnews.com/Rina Ayu
Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Nur Hidayati, di kantor WALHI, Mampang, Jakarta Selatan, Senin (18/2/2019) 

TRIBUNPALU.COM - Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja sudah disahkan menjadi Undang-Undang dalam sidang Paripurna DPR RI, Senin (5/10/2020) kemarin.

Pengesahan RUU tersebut mengundang berbagai macam tanggapan, salah satu di antaranya dari Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI).

Direktur Eksekutif Nasional WALHI Nur Hidayati menyebut masifnya gelombang penolakan rakyat selama proses pembahasan RUU Cipta Kerja seharusnya membuat Presiden, DPR hingga DPD membatalkan proses pembahasan.

Bukannya malah bersepakat dan mengesahkan RUU Cipta Kerja.

Pengesahaan RUU yang pada draft awal disebut dengan nama RUU Cipta Lapangan Kerja (cilaka) menjadi cermin kemunduran demokrasi yang akan membawa rakyat dan lingkungan hidup pada keadaan cilaka sesungguhnya.

"Pengesahaan Omnibus Law RUU Cipta Kerja merupakan puncak pengkhianatan Negara terhadap hak buruh, petani, masyarakat adat, perempuan, dan lingkungan hidup serta generasi mendatang," ujar Nur Hidayati, melalui keterangannya, Selasa (6/10/2020).

RUU Cipta Kerja Disahkan DPR RI, Fadli Zon: Salah Diagnosa Bisa Salah Resep

Tak Sabar Jalani Sidang Offline, Jerinx: Saya Ingin Tahu Mata Orang yang Ingin Memenjarakan Saya

Irfan Hakim Sakit Hati Lihat Mahasiswa Buat TikTok Masjid Diedit Putar Musik Kencang: Senang Viral?

Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Nur Hidayati, di kantor WALHI, Mampang, Jakarta Selatan, Senin (18/2/2019).
Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Nur Hidayati, di kantor WALHI, Mampang, Jakarta Selatan, Senin (18/2/2019). (Rina Ayu/Tribunnews.com)

Menurutnya, pilihan mengesahkan RUU yang tidak mencerminkan kebutuhan rakyat dan lingkungan hidup tersebut merupakan tindakan inkonstitusional.

Nur Hidayati pun menegaskan pihaknya menyatakan mosi tidak percaya kepada sejumlah pihak. Antara lain Presiden, DPR RI dan juga DPD RI.

"Hal ini yang membuat kami menyatakan mosi tidak percaya kepada Presiden, DPR dan DPD RI. Satu-satunya cara menarik kembali mosi tidak percaya yang kami nyatakan ini hanya dengan cara Negara secara sukarela membatalkan pengesahan RUU Cipta Kerja," ungkapnya.

Unjuk Rasa Omnibus Law Cipta Kerja Dilarang, Politikus PKS: Pilkada Boleh, Ini Anomali Demokrasi

Demokrat Tolak RUU Ciptaker, AHY: Maaf Kami Belum Cukup Suara untuk Perjuangkan Kepentingan Rakyat

Omnibus Law UU Cipta Kerja Dinilai Rugikan Buruh, Ada Tujuh Poin yang Jadi Sorotan

Di sisi lain, Nur Hidayati mengatakan WALHI mencatat beberapa hal krusial dalam ketentuan RUU Cipta Kerja terkait isu agraria.

Halaman
12
Editor: Rizkianingtyas Tiarasari
Sumber: Tribunnews.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved