ICW Sebut Jokowi-Ma'ruf Sukses Kebiri KPK, Wakil Ketua Komisi III DPR: KPK Saya Lihat Makin Proaktif

Indonesia Corruption Watch (ICW) menyebut setahun pemerintahan Jokowi-Ma'ruf berjalan sukses mengebiri Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Instagram @khmarufamin_
Joko Widodo dan Ma'ruf Amin. 

TRIBUNPALU.COM - Pemerintahan yang dijalankan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin telah genap berjalan selama satu tahun, Selasa (20/10/2020).

Indonesia Corruption Watch (ICW) menyebut selama setahun pemerintahan Jokowi-Ma'ruf, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sukses dikebiri.

ICW mencatat misi penegakan hukum yang diusung oleh Jokowi dan Maruf Amin saat mengikuti kontestasi politik tidak pernah terealisasi, khususnya keberpihakan pada sektor pemberantasan korupsi masih menjadi problematika tersendiri.

Menanggapi hal itu, Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni mengaku tak sependapat.

Sahroni berpendapat ICW mungkin hanya melihat berdasarkan berapa banyak koruptor yang ditangkap oleh KPK.

"Saya rasa nggak begitu. Mungkin ICW hanya melihat kinerja KPK dari berapa banyak koruptor yang ditangkap," ujar Sahroni, ketika dihubungi Tribunnews.com, Jumat (23/10/2020).

Padahal, kata Sahroni, semua pihak sepakat bahwa yang harus digenjot oleh KPK adalah fungsi pencegahan atau bagaimana orang tidak bisa leluasa lagi melakukan korupsi.

"KPK saya lihat makin ke sini makin proaktif masuk ke banyak lini di pemerintahan, untuk mengawasi dan memastikan sistem yang tak bercelah untuk melakukan korupsi," kata dia.

Politikus Nasdem tersebut menegaskan fungsi pengawasan yang ketat tentu akan membuat kasus operasi tangkap tangan (OTT) tentu berkurang.

Karenanya, Sahroni mengatakan KPK justru lebih efektif karena mengutamakan pencegahan dalam menyelamatkan uang negara.

"Kalau dengan fungsi pengawasan yang ketat ini orang-orang jadi susah korupsi, ya otomatis kasus OTT juga berkurang kan," jelasnya.

"Jadi saya rasa kita harus melihat hal ini dengan lebih holistik. KPK justru lebih efektif dengan mengutamakan pencegahan untuk selamatkan uang negara," tandas Sahroni.

Baca juga: Fakta Seputar Draf UU Cipta Kerja yang Berubah-ubah hingga Ada 5 Versi Jumlah Halaman

Baca juga: Kronologi Lengkap Pembunuhan Kerabat Jokowi, Utang-piutang Berujung Maut, 1 Pelaku Sudah Ditangkap

Baca juga: Satu Tahun Pemerintahan Jokowi - Maruf Amin, Survei IPR: Kepuasan di Bawah 50 Persen

Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni rampung diperiksa penyidik KPK. Ia diperiksa sebagai saksi kasus suap terkait pembahasan dan pengesahan RKA-K/L dalam APBN-P tahun anggaran 2016 untuk Bakamla, Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat (14/2/2020)
Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni rampung diperiksa penyidik KPK. Ia diperiksa sebagai saksi kasus suap terkait pembahasan dan pengesahan RKA-K/L dalam APBN-P tahun anggaran 2016 untuk Bakamla, Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat (14/2/2020) (Tribunnews.com/Ilham)

ICW Sebut Misi Penegakan Hukum yang Diusung Jokowi - Ma'ruf Tidak Pernah Terealisasi

Sebelumnya diberitakan, pemerintahan Joko Widodo-Maruf Amin memasuki periode satu tahun setelah dilantik untuk periode kedua.

Indonesia Corruption Watch (ICW) mencatat, misi penegakan hukum yang diusung oleh Jokowi dan Maruf Amin saat mengikuti kontestasi politik tidak pernah terealisasi, khususnya keberpihakan pada sektor pemberantasan korupsi masih menjadi problematika tersendiri.

Halaman
123
Sumber: Tribunnews.com
Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved