Breaking News:

Fakta Seputar Draf UU Cipta Kerja yang Berubah-ubah hingga Ada 5 Versi Jumlah Halaman

Tak hanya aksi penolakan dari berbagai elemen masyarakat, UU Cipta Kerja juga menjadi sorotan karena jumlah halamannya yang berubah-ubah.

Istimewa Kompas TV
Suasana Rapat Paripurna DPR RI membahas pengesahan Omnibus Law RUU Cipta Kerja di gedung DPR RI, Senin 5 Oktober 2020. 

TRIBUNPALU.COM - Omnibus Law Undang-undang Cipta Kerja yang disahkan melalui rapat paripurna DPR pada Senin (5/10/2020) lalu masih menuai sejumlah pro dan kontra.

Tak hanya aksi penolakan dari berbagai elemen masyarakat seperti buruh, ormas, hingga mahasiswa, UU Cipta Kerja juga menjadi sorotan karena jumlah halamannya yang berubah-ubah.

Data yang dirangkum Tribunnews.com menunjukkan, ada lima versi draf undang-undang sapu jagad itu yang beredar di kalangan publik.

Mulai dari draf RUU 1.028 pada Maret 2020, hingga UU Cipta Kerja versi 812 halaman pada 12 Oktober 2020.

Di artikel lain seperti dikabarkan kemarin, MUI dan Muhammadiyah menerima naskah UU Ciptaker yang berisi total 1.187 halaman .

"Iya, MUI dan Muhammadiyah sama-sama terima yang tebalnya 1.187 halaman. Soft copy dan hard copy dari Mensesneg (Menteri Sekretaris Negara)," kata Wakil Ketua Umum MUI Muhyidin Junaidi kepada Kompas.com, Kamis (22/10/2020).

Lalu bagaimana faktanya?

Ada yang Hilang

Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI fraksi PKS Mulyanto, menanggapi penghapusan Pasal 46 soal minyak dan gas bumi (migas) dari Undang-Undang Cipta Kerja.

Mulyanto menjelaskan, dalam dokumen UU Cipta Kerja setebal 905 halaman saat disahkan DPR pada 5 Oktober lalu, pasal 46 itu memang masih ada.

Halaman
1234
Editor: Rizkianingtyas Tiarasari
Sumber: Tribunnews.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved