5 Gubernur Abaikan SE UMP 2021, Menaker: Mereka Sudah Pikirkan dengan Baik Kondisi Tersebut

TRIBUNPALU.COM - Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Ida Fauziyah angkat suara soal lima gubernur yang mengabaikan surat edaran (SE) terkait imbauan untuk tidak menaikan UMP 2021.

Kelima gubernur itu yakni Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Gubernur DI Yogyakarta Sri Sultan Hamengku Buwono X, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah, serta Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

Ida menjelaskan SE Menteri Ketenagakerjaan ini adalah satu petunjuk/guidance kepada pemerintah daerah dalam memutuskan UMP provinsinya.

Baca juga: Naikkan UMP 2021, Gubernur Ganjar Pranowo Digugat Pengusaha ke PTUN

Baca juga: Daftar Provinsi yang Telah Umumkan Kenaikan UMP 2021, Jakarta Naik Jadi Rp 4,4 Juta dengan Syarat

Adapun prinsipnya SE itu adalah bagaimana perlindungan upah itu bisa diberikan pihaknya agar keberlangsungan usaha juga tetap berjalan.

“Langkah yang kami ambil adalah harus dipahami bahwa perlindungan upahnya tidak turun dibandingkan dengan upah tahun 2020,” ujarnya.

Karena SE tersebut bentuknya petunjuk, Ida yakin provinsi yang menetapkan upah minimum sudah memperhitungkan dengan matang bagaimana kondisi ketenagakerjaan.

Termasuk telah memastikan keberlangsungan usaha dan perlindungan pengupahan bagi pekerja di provinsi tersebut.

Baca juga: Presiden KSPI Serukan Mogok Nasional Buruh Jika UMP 2021 Tidak Dinaikkan

“Masing-masing Gubernur sudah memikirkan dengan baik kondisi tersebut,” jelasnya.

“Jadi saya percaya para Gubernur sudah menghitung dengan baik,” lanjutnya.

Dengan alasan itu, pihaknya tak ambil masalah bagi gubernur yang tetap menaikan UMP.

“Jadi UMP itu yang menetapkan adalah Gubernur, kami hanya memberikan guidance untuk membantu Gubernur mengambil keputusan menetapkan UMP ini,” ujarnya

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Menaker Angkat Suara Soal 5 Gubernur yang Abaikan Surat Edaran UMP 2021,