Pangdam Jaya Perintahkan Copot Baliho Rizieq Shihab, Fadli Zon: Apa Urusannya?

TRIBUNPALU.COM - Politisi Partai Gerindra Fadli Zon mempertanyakan sikap Pangdam Jaya terkait pencopotan baliho Habib Rizieq Shihab.

Sebagaimana diketahui, belum lama ini beredar video yang menampilkan sejumlah orang berseragam TNI menurunkan baliho bergambar pemimpin Ormas Front Pembela Islam (FPI).

Kini terungkap bahwa pencopotan baliho tersebut merupakan perintah dari Pangdam Jaya Mayjen TNI Dudung Abdurachman.

Dudung menyatakan dirinya telah memerintahkan penurunan baliho lantaran tidak sesuai aturan.

Baca juga: Fadli Zon Sebut Habib Rizieq dan Anies Baswedan sebagai Dua Nama yang Tidak Disukai Pemerintah

Baca juga: Diminta Najwa Shihab untuk Beri Kritikan Terhadap Rizieq Shihab, Begini Respon Fadli Zon

Sementara itu, sikap Pangdam Jaya rupanya menuai sorotan dari mantan Wakil Ketua DPR Fadli Zon.

Melalui cuitan yang ia bagikan di akun Twitter pribadinya, Fadli Zon mempertanyakan keterkaitan tugas Pangdam Jaya dengan perintah menurunkan baliho.

"Apa urusannya Pangdam Jaya memerintahkan mencopot baliho? Di luar kewenangan dan tupoksi TNI," tulisnya pada Jumat (20/11/2020).

Sementara itu, dalam keterangannya Dudung menyebut jika sebelumnya prajurit TNI Kodam Jaya mendampingi Satuan PP menurunkan baliho Rizieq Shihab yang dipasang tanpa izin.

Akan tetapi pihak FPI kembali memasang baliho yang sudah diturunkan tersebut.

Hal inilah yang kemudian mendorong TNI ikut turun tangan memberikan tindakan tegas.

"Itu perintah saya, berapa kali Satpol PP turunkan dinaikan lagi," ujarnya dikutip dari Kompas TV.

Baca juga: Pangdam Jaya Tanggapi Hujatan Rizieq Shihab: Prihatin, Seorang Habib Bahasa dan Lisannya Kotor

Baca juga: Sikap Keras Pangdam Jaya kepada FPI: Copot Baliho Rizieq Shihab hingga Singgung Pembubaran FPI

Kendati begitu ia menegaskan pihaknya tidak mempermasalahkan pemasangan baliho bergambar Rizieq Shihab selama memenuhi aturan. Mulai dari perizinan hingga retribusi yang harus dibayar.

Namun apabila aturan tersebut tidak dipenuhi, maka ia pun tidak akan segan bertindak tegas.

Dirinya bahkan menyinggung soal pembubaran FPI lantaran dianggap bersikap seenaknya sendiri.

"Jangan coba-coba. Kalau perlu FPI bubarkan saja. Kok mereka yang atur suka-suka sendiri," tegas Dudung, sebagaimana diwartakan Kompas TV.

"Saya peringatkan saya tidak segan tindak keras. Jangan coba menganggu persatuan dan kesatuan," sambungnya.

Baca juga: Najwa Shihab Putarkan Video Habib Rizieq Ajak Umatnya Ramai-ramai Datangi Acara, Ini Kata FPI

Baca juga: Rizieq Shihab Sudah Tiba di Tanah Air, Disambut Ribuan Orang di Bandara Internasional Soekarno-Hatta

Rangkuman Kepulangan Habib Rizieq hingga Kerumunan Massa di Petamburan yang Berbuntut Panjang

Adapun belakangan ini nama Habib Rizieq Shihab dan FPI tengah menjadi perbincangan hangat.

Hal itu dimulai dengan kepulangan sang imam besar pada awal November lalu.

Kembalinya Habib Rizieq ke Indonesia menjadi sorotan lantaran diiringi dengan munculnya kerumunan massa di sejumlah titik.

Misalnya saat para simpatisan memadati Bandara Soekarno-Hatta guna menyambut kedatangan Pimpinan FPI tersebut pada Selasa (10/11/2020).

Menurut laporan Kompas.com, akses jalan tol menuju bandara lumpuh total lantaran banyak kendaraan dari simpatisan Habib Rizieq yang diparkir di jalan tol.

Tak berhenti sampai di situ, kerumunan massa kembali terjadi pada acara peringatan Maulid Nabi SAW di Petamburan, Jakarta, Sabtu (14/11/2020).

Acara yang juga digelar dalam rangka menikahkan putri Habib Rizieq itu setidaknya dihadiri oleh ribuan orang.

Tak hanya di Petamburan, kedatangan Habib Rizieq di Megamendung, Puncak, Bogor juga mengundang kerumunan massa.

Kini kedua acara tersebut berbuntut panjang.

Baca juga: Wagub DKI Ungkap Alasan Tidak Bubarkan Acara Rizieq Shihab: Kalau Dibubarkan Bisa Terjadi Konflik

Baca juga: Akan Penuhi Undangan Mabes Polri, Ridwan Kamil Siap Beri Keterangan Terkait Kegiatan Rizieq Shihab

Hal ini tidak lain lantaran kerumunan massa terjadi di tengah pandemi Covid-19.

Hingga hari ini sejumlah pihak dilaporkan telah dipanggil pihak kepolisian untuk dimintai keterangan.

Di antaranya ialah Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil.

(TribunPalu.com/Clarissa)