Jokowi Perintahkan Kapolri hingga Satgas di Daerah untuk Beri Perhatian Khusus pada Pilkada 2020

TRIBUNPALU.COM - Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) akan dilaksanakan secara serentak pada 9 Desember 2020 mendatang.

Penyelenggaraan Pilkada tahun ini tentu akan berbeda dari tahun-tahun sebelumnya lantaran digelar di tengah pandemi Covid-19.

Dalam beberapa waktu belakangan, sejumlah pihak termasuk ahli epidemiologi terlihat memberikan sorotan terhadap ajang kontestasi politik itu.

Ahli epidemiologi dari Universitas Indonesia (UI) Pandu Riono menilai, pasangan calon (paslon) dalam Pilkada Serentak 2020 memiliki risiko tinggi terjangkit Covid-19.

"Apalagi paslon harus aktif. Harus rapat, harus menggalang dukungan, beliau-beliau ini sangat berisiko tinggi," kata Pandu sebagaimana diwartakan Kompas.com, Rabu (30/9/2020).

Baca juga: Pandemi Virus Corona, Epidemiolog UI: Paslon Pilkada 2020 Berisiko Tinggi Tertular Covid-19

Baca juga: Pandemi Covid-19, MUI Minta Pilkada 2020 Ditunda: Tak Ada Jaminan Protokol Kesehatan yang Ketat

Baca juga: Meski Kasus Covid-19 Terus Bertambah, Istana Tegaskan Pilkada 2020 Tak Ditunda

Kendati begitu pemerintah secara tegas menyatakan bahwa Pilkada 2020 akan tetap dilaksanakan pada awal Desember 2020 nanti.

Sementara itu, jelang penyelenggaraan Pilkada 2020, Presiden Joko Widodo kembali memberikan arahan khusus kepada jajarannya.

Dalam rapat terbatas yang digelar pada Senin (23/11/2020), ia memerintahkan Menteri Dalam Negeri, Kapolri, hingga Satgas di daerah untuk memberikan perhatian khusus pada proses pilkada.

"Saya juga minta kepada Mendagri, Kapolri, dan Satgas di daerah untuk memberi perhatian khusus pada proses pilkada," kata Presiden sebagaimana dikutip dari setkab.go.id.

"Karena ini tinggal kurang lebih dua minggu lagi, agar ini juga tidak mengganggu pekerjaan besar kita, yaitu menyelesaikan COVID-19 dan ekonomi," sambungnya.

Presiden mengimbau agar protokol kesehatan harus dilaksanakan secara ketat terutama pada masa kampanye terakhir serta saat hari pencoblosan.

Baca juga: Wapres Mengatakan Pilkada 2020 Tetap Digelar untuk Penuhi Hak Konstitusi Rakyat

Baca juga: Arahan Jokowi Soal Pilkada Serentak 9 Desember 2020: Luber Jurdil dan Aman dari COVID-19

Arahan Jokowi Soal Pilkada Serentak 9 Desember 2020: Luber Jurdil dan Aman dari COVID-19

Sebelumnya, pada Agustus 2020 lalu, Presiden Joko Widodo memberikan arahan terkait penyelenggaraan Pilkada 2020.

Disampaikan terdapat dua hal yang harus menjadi perhatian dalam Pilkada serentak tahun ini.

"Pertama, harus berjalan secara demokratis, langsung, umum, bebas, rahasia (luber), jujur, dan adil (jurdil)." papar Jokowi.

"Kedua, protokol kesehatan ketat harus diterapkan agar aman dari COVID-19." imbuhnya.

Sementara itu, Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengatakan alasan tetap digelarnya Pilkada di tengah pandemi ialah untuk memenuhi hak konstitusi rakyat.

Hal tersebut disampaikan Ma'ruf di acara Anugerah Teropong Democracy Award 2020 secara virtual, Rabu (28/10/2020).

"Pilkada yang tetap diselenggarakan pada masa pandemi Covid-19 ini, pada prinsipnya adalah untuk memenuhi hak konstitusional masyarakat," ujar Ma'ruf yang dikutip dari Kompas.com.

Namun demikian, kata dia, pemerintah dan penyelenggara berkomitmen kuat agar masyarakat yang terpenuhi hak konstitusinya tak terpapar Covid-19. 

"Pemerintah dan segenap jajaran penyelenggara Pilkada berkomitmen dan berupaya keras untuk memberikan pemenuhan hak masyarakat atas kesehatan dan menjadikannya sebagai prioritas," kata Ma'ruf.

Baca juga: Update Covid-19 Indonesia Minggu 22 November 2020: Tambah 4.360 Kasus Baru, Total 63.596 Kasus Aktif

Adapun sampai dengan Minggu (22/11/2020) lalu, Indonesia telah mencatat total 497.668 kasus virus corona.

Dari keseluruhan kasus, sebanyak 63 ribu pasien di antaranya dilaporkan masih menjalani perawatan atau tercatat sebagai kasus aktif.

(TribunPalu.com/Clarissa)