KH Miftachul Akhyar Terpilih, Pengamat: Ada Kesan Monopoli NU di Tubuh MUI

Terpilihnya KH Miftachul Akhyar mendapat sorotan dari Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah.

Dokumentasi MUI via Tribunnews.com
Musyawarah Nasional (Munas) X Majelis Ulama Indonesia (MUI) menetapkan KH Miftachul Akhyar, Rais Aam Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, sebagai Ketua Umum MUI periode 2020-2025 menggantikan Maruf Amin, di Hotel Sultan Jakarta, Jumat (27/11/2020). 

TRIBUNPALU - Rais Aam Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Miftachul Akhyar telah resmi terpilih sebagai Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) periode 2020-2025.

Terpilihnya KH Miftachul Akhyar mendapat sorotan dari Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah.

Menurut Dedi, terpilihnya KH Miftachul Akhyar sebagai Ketua Umum MUI bukan sebuah kejutan yang berarti.

Dedi menilai KH Miftachul merupakan sosok yang sangat layak untuk menjadi Ketua Umum MUI untuk lima tahun ke depan.

"Terpilihnya Kyai Miftah tidak mengejutkan, terlebih beliau jauh hari memang dinominasikan dan layak memimpin Majelis Ulama Indonesia," ucap Dedi kepada Tribunnews.com, Jumat (27/11/2020).

Meski begitu, Dedi menilai terpilihnya KH Miftachul memberikan kesan monopoli NU pada kepemimpinan MUI. Mengingat sebelumnya MUI juga dinahkodai oleh KH Ma'ruf Amin yang juga berasal dari NU.

Baca juga: Tak Lagi Masuk Kepengurusan MUI, Tengku Zulkarnain Akui Legawa: Sudah Cukup 10 Tahun Jadi Wasekjen

Baca juga: Wali Kota Cimahi, Ajay Muhammad Priatna Kena OTT KPK, Diduga Terkait Proyek Rumah Sakit

Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO), Dedi Kurnia Syah
Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO), Dedi Kurnia Syah (indonesiainside.id)

Dedi melihat hal ini juga sebagai kuatnya NU dalam aspek ke-Islaman di Indonesia.

"Hanya saja, estafet kepemimpinan dari NU kembali ke NU terkesan monopolis, meskipun ini menandai kuatnya NU dalam kemaslahatan Islam Indonesia," tutur Dedi.

Senada dengan Dedi, Direktur Eksekutif Indonesia Political Review Ujang Komarudin juga mengatakan ada dominasi NU di MUI.

Dirinya menilai hal ini terjadi karena banyaknya warga Nahdliyin di Indonesia, dibanding ormas Islam lain.

Baca juga: Munas MUI Hasilkan 4 Fatwa Soal Haji:Hukum Pakai Masker Saat Ihram hingga Pendaftaran Haji Usia Dini

Baca juga: Pengamat Nilai Penggantian Edhy Prabowo Bisa Jadi Momentum Presiden untuk Lakukan Reshuffle Kabinet

Baca juga: Artis ST Tuai Hujatan karena Diduga Terlibat Prostitusi Online, Sudjiwo Tedjo Tulis Pesan Bijak

Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) Ujang Komarudin
Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) Ujang Komarudin (Istimewa via Tribunnews.com)

"Lebih banyak dan didominasi oleh NU. Karena bisa jadi NU lah yang dianggap sebagai representasi dominasi umat. Massanya paling banyak. Sebagai ormas terbesar di Indonesia," tutur Ujang kepada Tribunnews.com.

Ujang mengatakan biasanya terjadi pembagian kekuasaan pada kepengurusan di MUI. Pembagian tersebut biasanya antara NU dan Muhammadiyah yang menjadi dua ormas Islam terbesar di Indonesia.

"Biasanya begitu, biasanya ada power sharing. Kalau dulu pak Din Syamsuddin jadi ketua umum lalu sekjennya NU. Kalau ketua umumnya NU, sekjennya Muhammadiyah," ungkap Ujang.

Baca juga: KH Miftachul Akhyar Terpilih jadi Ketua Umum Gantikan Maruf Amin, Ini Profil KH Miftachul Akhyar

Musyawarah Nasional (Munas) X Majelis Ulama Indonesia (MUI) menetapkan KH Miftachul Akhyar, Rais Aam Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, sebagai Ketua Umum MUI periode 2020-2025 menggantikan Maruf Amin, di Hotel Sultan Jakarta, Jumat (27/11/2020).
Musyawarah Nasional (Munas) X Majelis Ulama Indonesia (MUI) menetapkan KH Miftachul Akhyar, Rais Aam Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, sebagai Ketua Umum MUI periode 2020-2025 menggantikan Maruf Amin, di Hotel Sultan Jakarta, Jumat (27/11/2020). (Dokumentasi MUI)

Seperti diketahui, Musyawarah Nasional (Munas) X Majelis Ulama Indonesia (MUI) menetapkan KH Miftachul Akhyar, Rais Aam Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, sebagai Ketua Umum MUI periode 2020-2025 menggantikan Wakil Presiden KH Ma’ruf Amin.

Di posisi Sekretaris Jenderal Dr Amirsyah Tambunan ditetapkan menggantikan Buya Anwar Abbas. Sedangkan kini Ketua Dewan Pertimbangan, dijabat oleh KH Ma’ruf Amin.

Munas juga menetapkan sejumlah nama untuk menduduki posisi wakil ketua umum yaitu Buya Anwar Abbas, KH Marsyudi Suhud, dan  Buya Basri Bermanda. Penetapan tersebut dihasilkan secara mufakat tim formatur Musyawarah Nasional (Munas) X Majelis Ulama Indonesia (MUI).

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Pengamat Nilai Terpilihnya KH Miftachul Akhyar Beri Kesan Monopoli NU di MUI
Penulis: Fahdi Fahlevi

Sumber: Tribunnews.com
  • Berita Populer
    Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved