Fadli Zon Ingatkan Pemerintah Soal Deklarasi Papua Barat: Kok Masih Sibuk Urus HRS?

TRIBUNPALU.COM - Politisi Partai Gerindra Fadli Zon kembali melontarkan kritik kepada pemerintah.

Fadli Zon dikenal sebagai salah satu tokoh publik yang kerap memberikan kritikan atas kebijakan pemerintah.

Kali ini ia menyoroti sikap pemerintah yang dianggap terlalu sibuk mengurusi pimpinan ormas Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Shihab.

Sebagaimana diketahui, Rizieq Shihab baru saja kembali ke Tanah Air pada awal November lalu.

Kepulangannya pun menjadi sorotan lantaran dianggap menimbulkan terjadinya kerumunan massa di tengah pandemi Covid-19.

Di samping itu, baru-baru ini sosok HRS kembali menjadi sorotan terkait kondisi kesehatannya termasuk masalah tes usap (swab) PCR Covid-19 yang dijalaninya.

Baca juga: Rizieq Shihab Ikuti Saran Tim Medis: Masih Observasi, Berkala Diperiksa Rapid Test Hingga Swab PCR

Baca juga: Soal Habib Rizieq Shihab, Fadli Zon Sebut Walkot Bogor Bima Arya Cari Perhatian

Baca juga: Mahfud MD Minta Rizieq Shihab Kooperatif Jika Nanti Diperiksa Polisi Soal Kerumunan di Petamburan

Fadli Zon lantas menilai bahwa pemerintah terlalu sibuk mengurusi masalah tersebut.

Padahal, menurutnya ada masalah lain yang juga perlu menjadi perhatian.

Misalnya ialah soal deklarasi kemerdekaan Papua Barat pada Selasa (1/12/2020) lalu.

Dilansir dari BBC, Pimpinan Persatuan Gerakan Pembebasan Papua Barat (ULMWP), Benny Wenda, telah mendeklarasikan diri menjadi presiden sementara untuk Papua Barat.

Menanggapi kabar tersebut, Fadli Zon pun menyampaikan pesan kepada Presiden Joko Widodo hingga Kapolri.

"Pak Jokowi, Pak Mahfud MD, Panglima TNI, Kapolri, Benny Wenda jelas-jelas sudah nantang (menantang, red.) RI. Kok masih sibuk urus HRS (Habib Rizieq Shihab)?," tulisnya melalui cuitan di Twitter @fadlizon pada Rabu (2/12/2020).

Pada cuitan itu, ia juga terlihat menandai akun resmi Presiden dan Menko Polhukam Mahfud MD.

Persatuan Gerakan Pembebasan Papua Barat (ULMWP) mengumumkan Pemerintahan Sementara Papua Barat

Dikutip dari BBC, Persatuan Gerakan Pembebasan Papua Barat (ULMWP) mengumumkan Pemerintahan Sementara Papua Barat telah mengumumkan pemerintahan sementara Papua Barat pada Selasa (1/12/2020).