Vaksin Covid-19 Gratis untuk Seluruh Masyarakat, Presiden Jokowi: Tidak Ada Alasan Tak Dapat Vaksin

TRIBUNPALU.COM - Kabar gembira untuk masyarakat Indonesia, Presiden Joko Widodo mengumumkan bahwa vaksin Covid-19 akan digratiskan untuk seluruh masyarakat.

Para pemangku kepentingan telah menerima banyak masukan dari masyarakat dan memperhitungkan ulang keuangan negara untuk mengambil keputusan ini.

Hal ini diumumkan oleh Jokowi dalam tayangan YouTube Sekretariat Presiden, Rabu (16/12/2020) siang.

"Jadi setelah menerima banyak masukan dari masyarakat dan setelah melakukan kalkulasi ulang, melakukan perhitungan ulang mengenai keuangan negara, dapat saya sampaikan bahwa vaksin Covid-19 untuk masyarakat adalah gratis. Sekali lagi gratis tidak dikenakan biaya sama sekali," ujar Jokowi.

"Sehingga tidak ada alasan bagi masyarakat untuk tidak mendapatkan vaksin," lanjutnya.

Baca juga: Alasan Pengacara Keluarga Tolak Rekonstruksi Kasus Tewasnya 6 Laskar FPI di Tol Jakarta-Cikampek

Presiden pun menginstruksikan jajarannya di seluruh kementerian atau lembaga serta pemerintah daerah untuk memprioritaskan program vaksinasi pada tahun anggaran 2021.

Menteri Keuangan Sri Mulyani juga diperintahkan Jokowi untuk memprioritaskan dan merealokasi anggaran lain untuk program vaksinasi gratis.

Jokowi pun kembali menegaskan bahwa dirinya akan menjadi orang pertama di Indonesia yang akan disuntik vaksin Covid-19 ini.

Langkah tersebut demi memberikan kepercayaan dan keyakinan kepada masyarakat bahwa vaksin Covid-19 ini aman digunakan.

Namun, meskipun vaksin telah tiba di Indonesia, Jokowi kembali mengingatkan masyarakat untuk selalu disiplin menerapkan protokol kesehatan.

"Terakhir saya ingatkan agar masyarakat terus berdisiplin menjalankan 3M, menggunakan masker, menjaga jarak, mencuci tangan untuk kebaikan kita semuanya," kata Jokowi.

Sebelumnya, vaksin Covid-19 Sinovac ini akan diedarkan dengan dua rancangan yakni vaksinasi gratis atau subsidi dan berbayar atau mandiri.

Kini vaksini ini sudah tiba sebanyak 1,2 juta dosis pada gelombang pertama, 6 Desember 2020 lalu.

Simak selengkapnya di sini:

Tiga kelompok prioritas yang akan dapat bantuan vaksin corona, siapa saja mereka?

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto membeberkan kelompok prioritas vaksinasi Covid-19 di Indonesia.

Menurutnya, ada 3 kelompok prioritas yang akan mendapatkan vaksin Covid-19 bantuan pemerintah.

Di antaranya para tenaga medis, aparat keamanan hingga daerah yang masuk ke dalam zona merah.

"Distribusi ini tidak bisa instan dan semuanya berdasarkan skala prioritas."

"Misalnya dari tenaga medis, aparat keamanan, juga daerah yang masuk zona merah," ujar Airlangga dalam keterangan tertulis, dikutip Kompas.com, Selasa (15/12/2020).

Airlangga juga menyebut vaksinasi Covid-19 mandiri akan memiliki sistem prioritas dalam penyalurannya.

"Vaksin mandiri (yang diutamakan) berbasis kepada industri yang diperkirakan tidak bisa social distancing secara efektif, seperti UMKM pariwisata serta padat karya," katanya.

Dengan pengalaman yang dimiliki Biofarma sebagai penyalur vaksin Sinovac, Airlangga optimistis distribusi akan berjalan dengan lancar ke pelosok wilayah nantinya.

Airlangga juga berharap Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) bisa segera mengeluarkan izin penggunaan darurat atau emergency user authorization untuk produk vaksin dari Sinovac.

"Kita harap emergency user authorization dapat segera diterbitkan BPOM."

"Karena menunggu data dari Sinovac dan menunggu hasil dari clinical trial di Bandung dan Brasil yang rencananya selesai pada 15 Desember," ungkapnya.

Diketahui, sebanyak 1,2 juta vaksin Covid-19 Sinovac telah tiba di Indonesia pada 6 Desember lalu.

Rencananya, vaksin tersebut akan digunakan bagi kelompok prioritas terlebih dahulu.

Selain itu, pemerintah menetapkan ada dua kategori vaksin di Indonesia, yakni vaksin gratis dan berbayar.

Kata Jubir Vaksinasi soal Vaksin Gratis

Juru Bicara Vaksinasi Covid-19 Siti Nadia Tarmidzi buka suara terkait alasan pemerintah tidak mengratiskan sepenuhnya vaksin Covid-19.

Alasan pertama, kata Nadia, anggaran yang harus disiapkan pemerintah dalam menangani pandemi Covid-19 tidak sedikit.

"Kalau melihat saja, pertumbuhan ekonomi kita ini sekarang bagaimana. Kira-kira penghasilan negara cukup tidak sih."

"Sementara anggaran kita untuk vaksin di 2021 saja sudah dianggarkan Rp 17 triliun."

"Belum kita bicara BPJS melayani orang sakit, anggarannya berapa," kata Nadia saat dihubungi Kompas.com, Senin (14/12/2020).

Selain anggaran vaksinasi, ada juga biaya yang diperlukan seperti menyiapkan rumah sakit, alat pelindung diri, dan dana bantuan sosial.

Hal itu, kata dia, guna membantu pemulihan ekonomi nasional akibat pandemi.

Oleh karena itu, ia berujar gotong royong dari semua pihak diperlukan.

Untuk itu, pemerintah membuat dua skema program vaksin yaitu vaksin subsidi dan berbayar.

"Tentu vaksin mandiri atau berbayar ini kita mendorongnya ke perusahaan-perusahaan."

"Tujuannya agar perusahaan bisa memvaksinasi karyawannya, sehingga perusahaan itu dapat kembali jalan, dan roda ekonomi berputar lagi," jelasnya.

Kedua, ia menilai seandainya vaksin digratiskan kepada seluruh masyarakat, akan menimbulkan masalah baru dan berdampak pada terbatasnya jumlah vaksin.

Hal ini karena ada beberapa kelompok masyarakat terbilang mampu malah mendapatkan vaksin gratis.

"Jadi ini alasannya mengapa kita mendorong dengan semangat gotong royong ini semua pihak berperan serta dalam upaya keluar dari pandemi Covid-19."

"Kurang pas rasanya jika si mampu ini mendapatkan subsidi. Padahal, seharusnya subsidi itu digunakan untuk masyarakat yang kurang mampu."

"Akhirnya nanti malah vaksinnya jadi terbatas," imbuh Nadia.

Kendati demikian, ia memastikan pemerintah tetap akan meregulasi soal harga vaksin mandiri tersebut agar tidak terlalu mahal di masyarakat.

(TribunPalu.com/Isti Prasetya, Tribunnews.com/Maliana, Kompas.com/Rully R. Ramli/Nicholas Ryan Aditya)