Breaking News:

Rumah Sakit dan Puskesmas di Palu Jangan Asal Beri Hak Adopsi Anak

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Palu bakal berkunjung ke rumah sakit dan puskesmas untuk sosialisasi proses adopsi anak.

Penulis: Moh Salam | Editor: Kristina Natalia
TribunPalu.com/Handover_Facebook
Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Palu, Irmayanti Pettalolo. 

Laporan Wartawan TribunPalu.com, Moh Salam

TRIBUNPALU.COM, PALU - Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Palu tegaskan pihak rumah sakit dan puskesmas tak asal memberikan hak adopsi anak kepada orang lain.

Pasalnya, proses adopsi harus dilakukan secara legal.

Rencananya, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Palu bakal berkunjung ke rumah sakit dan puskesmas untuk sosialisasi terkait proses adopsi anak.

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Palu, Irmayanti Pettalolo menyebutkan Proses adopsi anak lebih ketat disebabkan untuk meminimalisir terjadinya kasus perdagangan anak.

Disusun 2018, Perda Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak di Palu Akhirnya Disahkan

Lagi-lagi Hidayat-Pasha Tidak Hadir Agenda Pemkot Palu, Ada Apa?

Masih Bandel Pakai Masker, Banyak Pengendara di Palu Terjaring Razia

Ia pun menuturkan kalau ada orangtua tak mampu membayar biaya persalinan maka harus segera dilaporkan ke DP3A atau Dinas Sosial.

"Sekarang sangat ketat yah aturan untuk adopsi anak itu, karena banyak temuan kasus perdagangan anak dengan modus adopsi anak," sebut Irmayanti Pettalolo, Rabu (10/2/2021).

Sebelumnya pemerintah Kota Palu melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Palu, mensosialisasikan Perda Pemkot Nomor 1 tahun 2021.

Perda itu tentang penyelenggaraan perlindungan dan pemenuhan hak anak serta pemetaan permasalahan anak di Kota Palu.

Sosialisasi tersebut dilangsungkan Rabu (10/2/2021) di ruang Bantaya Kantor Wali kota Palu.

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Palu, Irmayanti Pettalolo mengatakan Perda tersebut sudah disusun sejak tahun 2018 dan baru disahkan awal Februari 2021.

"Diharapkan perda tersebut bisa mengurangi kasus kekerasan, perlindungan dan pemenuhan hak anak," tegasnya. (*)

Sumber: Tribun Palu
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved