Breaking News:

Siap Dihukum Mati, Edhy Prabowo: Setiap Kebijakan yang Saya Ambil untuk Kepentingan Masyarakat

Edhy Prabowo menyatakan siap dihukum mati bila terbukti bersalah dan merugikan masyarakat.

Editor: Muh Ruliansyah
Tribunnews/Irwan Rismawan
Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP), Edhy Prabowo mengenakan rompi oranye usai menjalani pemeriksaan di Gedung KPK, Jakarta Selatan, Rabu (25/11/2020). KPK resmi menahan Edhy Prabowo bersama enam orang lainnya terkait Operasi Tangkap Tangan (OTT) dalam kasus dugaan menerima hadiah atau janji terkait perizinan tambak usaha dan/atau pengelolaan perikanan atau komoditas perairan sejenis lainnya. 

TRIBUNPALU.COM - Tersangka kasus dugaan suap perizinan ekspor benih lobster (benur) di Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Edhy Prabowo mengaku setiap kebijakan yang ia ambil semuanya demi kepentingan masyarakat.

Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan itu menegaskan siap bertanggung jawab jika kebijakannya tersebut dianggap salah.

"Sekali lagi kalau memang saya dianggap salah, saya tidak lari dari kesalahan, saya tetap tanggung jawab.” kata Edhy Prabowo dikutip dari Antara, Senin (21/2/2021).

Edhy Prabowo bahkan menyatakan siap dihukum mati bila terbukti bersalah dan merugikan masyarakat.

Baca juga: Gempa Berkekuatan 5.8 M Guncang Buol Sulteng, Selasa Dini Hari, Tak Berpotensi Tsunami

Baca juga: Pria di Surabaya Dipidanakan Gara-gara Gunakan Uang Salah Transfer yang Masuk ke Rekeningnya

Baca juga: Apel ke Rumah Selingkuhan yang Sudah Bersuami, Kepala Sekolah Tewas Akibat Digebukin Warga

“Jangankan dihukum mati, lebih dari itu pun saya siap yang penting demi masyarakat saya,” ucap dia.

Edhy meyakinkan masyarakat bahwa dirinya tidak akan lari dari masalah.

“Saya tidak bicara lantang dengan menutupi kesalahan, saya tidak berlari dari kesalahan yang ada. Silakan proses peradilan berjalan. Intinya adalah setiap kebijakan yang saya ambil untuk kepentingan masyarakat. Kalau atas dasar masyarakat itu harus menanggung akibat akhirnya saya di penjara itu sudah risiko bagi saya," ucap dia.

Sebagai bukti kebijakannya adalah untuk kepentingan rakyat, Edhy mencontohkan soal kebijakan yang dikeluarkannya terkait perizinan kapal.

Edhy menyebut, sebelum kebijakan soal izin kapal ia keluarkan, izin kapal bisa memerlukan waktu hingga 14 hari.

Baca juga: Cuti Bersama Dipangkas 5 Hari, Ini Daftar Terbaru Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2021

Baca juga: Sopir Bus Kabur Usai Kecelakaan yang Tewaskan 9 Orang, Kini Menyerahkan Diri, Ini Identitas Korban

Baca juga: Amanda Manonpo Dapat Ancaman Pembunuhan, Ibu Cari Bantuan Hukum: Seperti Via Vallen Mobilnya Dibakar

"Anda liat izin kapal yang saya keluarkan ada 4.000 izin dalam waktu satu tahun saya menjabat. Bandingkan yang sebelum yang tadinya izin sampai 14 hari saya bikin hanya satu jam, banyak izin-izin lain," ucap dia.

Halaman
12
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved