Ini Daerah dengan Kasus Kekerasan pada Perempuan Tertinggi di Indonesia, 6 - 7 Per Setiap Hari
Dari rilis yang dipaparkan terungkap bahwa ada 2.461 kasus kekerasan terhadap perempuan di DKI Jakarta yang tercatat di Komnas Perempuan.
lihat foto
TRIBUNPALU.COM - Komisi Nasional (Komnas) Perempuan merilis Catatan Tahunan (Catahu) Kekerasan Terhadap Perempuan di tahun 2020 yang diselenggarakan secara virtual, Jumat (5/3/2021).
"Angka kekerasaan berdasarkan data provinsi yang tertinggi memang masih seputar di Pulau Jawa, yaitu DKI Jakarta, Jawa Barat dan Banten,” kata Komisioner Komnas Perempuan, Dewi Kanti.
Dari rilis yang dipaparkan terungkap bahwa ada 2.461 kasus kekerasan terhadap perempuan di DKI Jakarta yang tercatat di Komnas Perempuan.
Jika dibagi jumlah hari selama 2020, rata-rata kasus kekerasan terhadap perempuan terjadi 6 - 7 kali sehari.
Selain DKI Jakarta, kekerasan terhadap perempuan di Jawa Barat sebanyak 1.011 kasus dan Jawa Timur 687 kasus.
Baca juga: Apakah Mencium Istri Membatalkan Puasa? Simak Hukum dan Penjelasannya
Baca juga: Ramalan Zodiak Kesehatan Sabtu 6 Maret 2021: Aries Jangan Remehkan Sakit Kepala
Baca juga: Mengonsumsi Jambu Kristal Bisa Menangkal Covid-19? Ini Penjelasannya
Adapun Bali menempati urutan keempat dengan 612 kasus, disusul Jawa Tengah dengan 409 kasus.
“Peningkatan dari tahun sebelumnya yaitu 2.222 kasus,” kata Dewi.
Laporan terkait ranah kasus kekerasan terhadap perempuan di DKI Jakarta sebanyak 2.052 berasal dari ranah personal, atau 83 persen dari total kasus.
Sebanyak 392 atau 15,93 persen kasus kekerasan terhadap perempuan di DKI, berasal dari ranah komunitas dan 17 kasus atau 0,69 persennya dari ranah negara.
Dewi mengungkapkan pengumpulan data catatan Komnas Perempuan berdasarkan pemetaan laporan kasus-kasus kekerasan yang diterima dan ditangani oleh berbagai lembaga masyarakat maupun instansi pemerintah yang tersebar di hampir semua provinsi di Indonesia.
Ada juga dari pengaduan langsung yang diterima oleh Komnas Perempuan melalui unit pengaduan rujukan (UPR) maupun melalui surat resmi Komnas Perempuan.
Pengiriman pengembalian formulir data catahu dan tingkat respon, disebut Dewi bahwa sumbangan data yang disetor ke Komnas Perempuan kebanyakan berasal dari lembaga swadaya masyarakat.
DKI Jakarta merupakan salah satu daerah yang paling tinggi pengembalian formulirnya kepada Komnas Perempuan, selain Jawa Tengah dan Jawa Timur.
Baca juga: Perkenalkan, Ini Minuman Sehat dari Tumbuhan Khas Palu ala Hotel Best Western
Baca juga: Ada Ribuan Tambang Ilegal di Sulteng, Komisi III DPRD: Mungkin ada Kongkalikong dengan Oknum
Baca juga: AHY Minta Kepada Presiden Jokowi agar Tidak Berikan Pengesahan pada KLB Partai yang Ilegal
Sedangkan daerah lain adakalanya terkendala oleh akses dan kondisi pandemi covid-19.
“Terkendala infrastruktur dan tenaga untuk pendokumentasian dan keberanian masyarakat untuk melapor. Kesenjangannya juga cukup tinggi,” kata Dewi.
