Gejolak Partai Demokrat

Max Sopacua Yakin 1000 Persen Hasil KLB akan Disahkan: Moeldoko Sudah Ketum, Tak Bisa Ditarik Lagi

Dualisme kepemimpinan terjadi di tubuh Partai Demokrat usai keluarnya hasil  Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat yang digelar di Deliserdang.

YouTube/Akbar Faizal Uncensored
Politisi senior sekaligus pendiri Partai Demokrat, Max Sopacua dalam tayangan YouTube Akbar Faizal Unsencored, Kamis (4/3/2021). Terbaru, Max Sopacua mengaku kongres yang dilakukan legal dan sudah sah. Dirinya juga menyakini bahwa KLB tersebut tidak melanggar hukum dan tidak berhak disalahkan. 

TRIBUNPALU.COM - Dualisme kepemimpinan terjadi di tubuh Partai Demokrat usai keluarnya hasil  Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat yang digelar di Deliserdang, Sumatera Utara, Jumat (5/3/2021) lalu.

Diketahui, hasil kongres tersebut menetapkan Kepala Staf Presiden (KSP), Moeldoko sebagai Ketua Umum Partai Demokrat.

Hal ini menyebabkan adanya dua orang berbeda di jabatan yang sama, yaitu Ketua Umum Moeldoko hasil KLB dan Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) hasil Kongres ke-V.

Kepala KSP Moeldoko (kiri) dituding ingin mengambil alih kekuasaan Partai Demokrat dari Ketum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) (kanan).
KSP sekaligus Ketua Umum Partai Demorat versi KLB Moeldoko (kiri) Ketum Partai Demokrat versi kongres V, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) (kanan). (YouTube Kompastv)

Baca juga: Mahfud MD Pastikan AHY Masih Resmi Jadi Ketua Umum Demokrat, Terpilihnya Moeldoko di KLB Tidak Sah?

Baca juga: Mahfud MD Tegaskan Pemerintah Tak Pernah Dukung Moeldoko Jadi Ketum Demokrat: KLB Betul atau Tidak

Dilansir TribunWow.com, pendiri Partai Demokrat sekaligus pendukung KLB, Max Sopacua mengaku kongres yang dilakukan legal dan sudah sah.

Dirinya juga menyakini bahwa KLB tersebut tidak melanggar hukum dan tidak berhak disalahkan.

"Saya berpijak pada apa yang disampaikan oleh Prof Mahfud tadi bahwa sebenarnya tidak ada yang salah," ujar Max Sopacua.

Terkait respons dari kubu kepemimpinan AHY yang menyebut sebagai KLB abal-abal dan ilegal, Max Sopacua mengaku memilih tidak memikirkan.

Ia mengatakan akan menyerahkan kepada keputusan pengadilan dan sikap pemerintah melalui Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham).

"Karena proses untuk menyatakan salah dan benar itu ada di tangan pemerintah atau di dalam hukum nantinya, Kemenkumham akan menilai ini legitimasinya di mana," jelasnya.

"Jadi kita tidak perlu memperdebatkan apa yang sudah terjadi."

Max Sopacua dengan tegas menyatakan bahwa KLB di Deliserdang sudah berlangsung.

Baca juga: Moeldoko Jadi Ketum Demokrat versi KLB, Bisa Dapat SK Sah jika Syarat Ini Terpenuhi

"Katakanlah kalau memang dipersoalkan Pak Moeldoko dll sebagainya, Pak Moeldoko sudah sebagai ketua umum, tidak bisa ditarik lagi," tegasnya.

Mantan wakil ketua umum Partai Demokrat meminta kepada kubu AHY untuk tidak perlu lagi mempersoalkan hasil KLB.

Namun meminta bertanding dalam pengadilan untuk menentukan kepemimpinan yang sah.

"Sekarang tinggal kita berbicara siapa yang akan mendapat legitimasi dari pemerintah, apakah versi KLB yang di Deli Serdang atau tetap berpijak pada apa yang dilakukan Pak AHY," harap Max Sopacua.

"Tapi saya yakin 1000 persen kami akan mendapat legitimasi itu dari Kumham sebagai yang berhak untuk mempergunakan Partai Demokrat," pungkasnya.

Simak videonya mulai menit ke- 1.15:

Jawaban Max Sopacua Ditantang Sebutkan 1 Ketua DPD yang Hadir di KLB

Mantan kader Partai Demokrat, Max Sopacua menyebut bahwa Kongres Luar Biasa (KLB) di Deliserdang, Sumatera Utara adalah legal.

Max Sopacua juga mengklaim KLB yang menghasilkan Moeldoko sebagai ketua umum tersebut sudah sesuai dengan Anggaran Dasar dan Rumah Tangga (AD/ART) Partai Demokrat.

Menanggapi hal itu, Sekretaris Majelis Tinggi Partai Demokrat, Andi Mallarangeng meminta Max Sopacua menyebutkan satu ketua DPD yang hadir dalam KLB tersebut.

Dilansir TribunWow.com, momen tersebut terjadi dalam acara Apa Kabar Indonesia Pagi ''tvOne', Sabtu (6/3/2021).

Baca juga: Akhirnya Pemerintah Bersikap Soal Kisruh Demokrat, Mahfud MD: Pengurus yang Resmi AHY

"Boleh enggak tanya? Tolong sebutkan satu nama saja ketua DPD yang hadir?" tanya Andi.

Menjawab hal itu, Max Sopacua mengaku kurang paham.

Pasalnya ia mengaku tidak mengurusi pendaftaran.

Ia meminta kepada Andi Mallarangeng untuk datang sendiri atau menanyakan langsung kepada panitia KLB.

"Saya bukan urusan untuk pendaftaran, Andi Mallarengeng boleh datang mengecek dan lain-lain," jawab Max Sopacua.

Mendengar jawaban dari Max Sopacua, Andi Mallarangeng menyimpulkan bahwa memang yang bersangkutan tidak bisa menyebutkannya.

"Enggak bisa sebutin dia, satu saja dari 34 ketua DPD yang hadir," kata Andi Mallarangeng tertawa.

Terlepas dari itu, Max Sopacua menegaskan bahwa KLB sudah selesai.

Dirinya mengaku tidak masalah disebut sebagai KLB abal-abal atau ilegal.

"Anda tidak perlu banyak ngomong, kami sudah selesai kongres. Anda kalau mau berhadapan di lembaga hukum," tegas Max Sopacua.

"Anda mau bilang abal-abal, mau kudeta, mau penghianat silahkan, kami tetap berprinsip bahwa kita sudah menyelenggaran KLB dengan sukses dengan menghasilkan ketua umum yang baru dan tidak bisa didugat oleh Anda, kecuali pengadilan yang menggungat," jelasnya.

Baca juga: Partai Demokrat Kubu Moeldoko Dinilai Bisa Kantongi SK Kemenkumham Karena Faktor Istimewa Ini

Lebih lanjut, Andi kembali menegaskan bahwa memang tidak ada ketua DPD Partai Demokrat yang menghadiri KLB di Sumut.

Sehingga dirinya tetap berkeyakinan bahwa KLB tersebut bersifat ilegal dan tidak sah.

"Tidak bisa menyebutkan, saya hanya minta dari 34 ketua DPD di Indonesia, tolong sebut satu saja ketua DPD yang hadir di KLB abal-abal itu," pinta Andi.

"Kenapa saya harus mengikuti keinginan Anda? Kirimkan orang-orang Anda untuk mengecek siapa yang hadir," jawab Max Sopacua. (TribunWow/Elfan Fajar Nugroho)

Artikel ini telah tayang di Tribunwow.com dengan judul Yakin 1000 Persen Hasil KLB Partai Demokrat akan Disahkan, Max Sopacua: Pak Moeldoko Sudah Ketum

 
Sumber: TribunWow.com
Berita Terkait
  • Ikuti kami di
    AA

    Berita Terkini

    © 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved