Muncul Desakan agar Moeldoko Dipecat dari Jabatan KSP, Ruhut Sitompul: Yang Terjadi Ini Karma

TRIBUNPALU.COM - Politikus PDIP Ruhut Sitompul menanggapi soal desakan yang muncul dari berbagai pihak agar istana mencopot jabatan Moeldoko sebagai KSP.

Hal ini berkaitan dengan terpilihnya Moeldoko sebagai Ketua Umum Partai Demokrat.

Ada yang menyebutkan bahwa Moeldoko harus dipecat karena KSP tidak seharusnya merangkap jabatan sebagai ketum partai.

Namun ada juga yang meminta Moeldoko dipecat untuk menunjukkan netralitas istana terhadap kisruh yang saat ini tengah terjadi di dalam tubuh Partai Demokrat.

Terkait dengan berbagai desakan tersebut, secara tegas Ruhut Sitompul meminta agar pihak-pihak yang tidak mengerti permasalahan Demokrat untuk tutup mulut.

Tak hanya itu, Ruhut juga meminta agar pihak-pihak tersebut tidak terus mendesak Presiden Jokowi untuk mencopot Moeldoko.

Baca juga: Gejolak Demokrat Masuk Tahap Baru, Moeldoko Berpeluang Menang, Refly: Dia Pegang Kekuasaan dan Uang

Baca juga: KSP Moeldoko Jadi Ketum Demokrat Versi KLB, PKS: Warisan Buruk bagi Kepemimpinan Pak Jokowi

Menurutnya apa yang terjadi di dalam tubuh Partai Demokrat saat ini adalah sebuah karma.

Hal ini diungkapkan Ruhut Sitompul lewat cuitan di akun Twitternya:

"Tolong yg tdk mengerti permasalahan di Partai Demokrat tutup mulut jgn sok pintar.

Apalagi coba2 menyuruh Presiden RI ke 7 Bpk JOKOWI memecat KSPnya Bpk Moeldoko, ingat yg terjadi di PD ini KARMA yg bicara Aku mantan Kader PD yg waktu Berjayanya sebagai Anjing Penjaga MERDEKA," tulis Ruhut Sitompul.

Mantan Ketua MK Sarankan Pemerintah agar Copot Moeldoko dari Jabatan KSP

Terpilihnya Moeldoko menjadi Ketua Umum Partai Demokrat versi KLB Sumut ternyata menuai sorotan dari Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Jimly Asshiddiqie.

Menurut Jimly, jika ingin netral, ada dua pilihan yang bisa diambil pemerintah dalam menyikapi KLB.

Serta, pemerintah dapat tidak mengesahkan pendaftaran kepengurusan partai KLB tersebut.

Baca juga: Dahului Moeldoko, AHY Bersama 34 Pimpinan DPD Demokrat Datangi Kemenkumham Hari Ini, Apa Tujuannya?

Baca juga: DPR RI: Lihat Video Kader Diming-Imingi Uang Ratusan Juta, Moeldoko itu Sumber Uangnya Dari Mana?

Hal itu diungkapkannya pada akun Twitter, @JimlyAS, Sabtu (6/3/2021).

"Kalau Pemerintah hendak memastikan sikap netralnya."

"Bisa saja Pemerintah (1) tidak mengesahkan pendaftaran pengurus "KLB" tersebut & (2) Presiden angkat KSP baru untuk gantikan Moeldoko sebagaimana mestinya," tulis Jimly.

Ray Rangkuti Usul agar Moeldoko Dicopot

Direktur Lingkar Madani, Ray Rangkuti memberikan tanggapan atas terpilihnya Kepala Staf Presiden (KSP), Moeldoko sebagai Ketua Umum Partai Demokrat versi kongres luar biasa (KLB).

Diberitakan TribunWow.com, munculnya nama Moeldoko dalam upaya kudeta kepemimpinan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) membuat adanya spekulasi bahwa pemerintah terlibat dalam hal tersebut.

Terkait hal tersebut, Ray Rangkuti meminta kepada pemerintah, khususnya Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk membuktikan jika memang tidak terlibat dalam persoalan yang terjadi di Demokrat.

Baca juga: KLB Demokrat jadi Kontroversi, Din Syamsuddin: Kalau Presiden Tak Izinkan, Moeldoko Layak Dipecat

Baca juga: Siap Kirim Santet ke Moeldoko, Ketua DPD Demokrat Banten: Kami Setia pada Ketum yang Ganteng

Menurutnya, sebuah pernyataan saja masih kurang untuk meyakinkan masyarakat, jika tidak ada bukti nyatanya.

Hal itu disampaikannya dalam acara Kompas Petang, Minggu (7/3/2021).

"Karena berkali-kali pihak istana mengatakan tindakan dari Pak Moeldoko ini tidak berkaitan dengan istana."

"Tapi bahwa kemudian istana yang memberikan kesempatan, peluang, tidak melakukan koreksi, bahkan sekarang tidak melakukan kemunduran kepada yang bersangkutan, sulit memang untuk mengatakan istana bersikap independen dalam kasus ini," ujar Ray Ragkuti.

Ray Rangkuti mengatakan satu bukti yang menandakan bahwa pemerintah ataupun Jokowi tidak terlibat sama sekali adalah dengan cara memberhentikan Moeldoko dari KSP.

"Oleh karena itu salah satu untuk pembuktian kepada publik bahwa istana tidak merupakan bagian dari pelaksanaan KLB di Deliserdang itu ya harus jelas upaya, selain dari statement," kata Ray Rangkuti.

"Salah satunya misalnya menonaktifkan Pak Moeldoko," jelasnya.

Baca juga: Ngabalin Sebut akan Lawan jika Jokowi Terus Dikaitkan dengan KLB Demokrat: Saya Bukan Jubir Moeldoko

Sebaliknya, menurut Ray Rangkuti jika seorang Moeldoko masih saja berada di istana maka spekulasi-spekulasi tersebut masih akan terus berkembang.

Dirinya menambahkan, spekulasi akan semakin kencang ketika keputusan dari Kementerian Hukum dan HAM nantinya mengesahkan Partai Demokrat yang di bawah kepemimpinan Moeldoko.

"Apalagi nanti kalau masuk ke Menkumham. Di Menkumham misalnya terjadi sesuatu yang unpredictable, itu semakin menguatkan sinyal bahwa istana mungkin berada di lingkup peristiwa ini," pungkasnya.

Simak videonya mulai menit ke- 7.45:

Immanuel Ebenezer Minta Jokowi Copot Moeldoko

Senada dengan itu, Ketua Umum Relawan Jokowi Mania, Immanuel Ebenezer mengatakan bahwa Moeldoko layak untuk dicopot dari jabatannya sebagai KSP.

Pasalnya menurut Immanuel, secara langsung maupun tidak, sikap dari Moeldoko akan berdampak buruk pada Jokowi itu sendiri.

Termasuk juga berdampak kepada proses demokrasi di Tanah Air.

"Kita melihat bahwa dampak dari KLB Medan dengan adanya Pak Moeldoko, dengan sikap Moeldoko yang selama ini seakan-akan menolak dan mengaku tidak terlibat, ini sikap tidak konsisten yang ditunjukkan Moeldoko," ujar Immanuel, dikutip dari kanal YouTube KompasTV, Minggu (7/3/2021).

"Dan ini sangat merugikan sekali terhadap pemerintahan Jokowi."

Dari sisi Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) selaku Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, Immanuel meminta lebih kreatif dalam berpolitik tidak terus-terusan memposisikan diri sebagai korban.

"Walaupun kita lihat bahwa sandiwara politik SBY yang selama ini kita sudah ketahui tentang playing victim seakan-akan menjadi korban dan dikorbankan sudah enggak laku lagi," kata dia.

"Seharusnya Pak SBY punya kreativitas politik lah," pintanya.

Baca juga: Ratusan Kader Demokrat Turun Langsung Lawan Moeldoko, AHY Dikawal ke Kantor Kemenkumham

Baca juga: 14 Kader Demokrat Sulteng Diusulkan Dipecat, Pengamat Untad: Bakal Panjang, Harus Ada Penyelamat

Sedangkan dari Moeldoko, Immanuel menyebut tidak memiliki kepatuhan dan loyalitas terhadap perintah Jokowi.

"Jadi saya hanya berpendapat Presiden layak untuk mencopot Moeldoko karena sikapnya tidak konsisten, sikap yang tidak punya kepatuhan dan loyalitas terhadap perintah Presiden," jelas Immanuel.

"Presiden sudah menegaskan tidak mau mengintervensi persoalan internal partai lain."

Oleh karenanya, ia mengaku sangat mendukung Jokowi untuk mencopot Moeldoko dengan tujuan untuk membersihkan nama presiden dalam dualisme di Partai Demokrat.

"Melihat bahwa perilaku Moeldoko ini sangat merugikan sekali terhadap pemerintahan Jokowi dan bahaya bagi demokrasi."

"Jadi sekali lagi Pak Moeldoko sangat layak untuk dicopot karena ini bahaya buat demokrasi, bahaya juga untuk legacy Jokowi, bahaya juga untuk Nawa Cita," pungkasnya.

(TribunPalu.com/TribunWow.com)