Gejolak Partai Demokrat

Ucapkan Terima Kasih pada Pemerintah, Ibas: Kebenaran dan Keadilan Masih Ada di Negeri Kita

Edhie Baskoro Yudhoyono atau Ibas turut menanggapi keputusan pemerintah menolak kepengurusan Partai Demokrat kubu Moeldoko.

handover/tribunnews
Edhie Baskoro Yudhoyono dan Agus Harimurti Yudhoyono 

TRIBUNPALU.COM - Wakil Ketua Umum Partai Demokrat, Edhie Baskoro Yudhoyono atau Ibas turut menanggapi keputusan pemerintah menolak kepengurusan Partai Demokrat kubu Moeldoko.

Diketahui sebelumnya, Kementrian Hukum dan HAM (Kemenkumham) menolak permohonan pengesahan hasil Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat di Deli Serdang.

Hal tersebut disampaikan Menkumkam Yasonna Laoly dalam konferensi pers Rabu (31/3/2021) siang.

Yasonna mengungkapkan masih ada beberapa persyaratan yang tidak dipenuhi pihak KLB.

Sehingga pemerintah menolak permohonan pengesahan hasil KLB tersebut.

Baca juga: Pemerintah Tolak Demokrat Kubu Moeldoko, AHY: Ini Penegasan terhadap Kebenaran

Baca juga: Pemerintah Tolak Kepengurusan Partai Demokrat Kubu Moeldoko, Jansen Sitindaon: Semoga Mereka Insyaf

"Dari hasil pemeriksaan dan atau verifikasi terhadap seluruh kelengkapan dokumen fisik sebagaimana yang dipersyaratkan masih terdapat beberapa kelengkapan yang belum dipenuhi antara lain perwakilan Dewan Pimpinan Daerah (DPD), Dewan Pimpinan Cabang (DPC), tidak disertai mandat dari Ketua DPD dan DPC. Dengan demikian pemerintah menyatakan bahwa permohonan pengesahan hasil Kongres Luar Biasa (KLB) di Deli Serdang Sumatera Utara tanggal 5 Maret 2021 ditolak," kata Yasonna.

Dalam kesempatan yang sama Yasonna menegaskan pemerintah bertindak transparan dan objektif dalam memberi keputusan terkait dualisme di Partai Demokrat.

Ia juga menyayangkan selama ini ada pihak-pihak yang menuduh pemerintah campur tangan dalam kisruh Partai Demokrat.

"Seperti kami sampaikan sejak awal bahwa pemerintah bertindak objektif, transparan dalam memberi keputusan tentang persoalan partai politik ini. Oleh karena sekali lagi sebelum kami tutup, kami kembali menyesalkan statmen dari pihak-pihak yang sebelumnya menuding pemerintah menyatakan campur tangan memecah belah partai politik," tegasnya.

Lewat cuitan di akun Twitternya, Ibas mengucapkan rasa syukur atas keputusan tersebut.

Ibas mengatakan bahwa kebenaran, kedaulatan dan keadilan masih ada di Indonesia.

Tak hanya itu, Ibas juga mengucapkan rasa terima kasih kepada pemerintah, kader, simpatisan serta insan pers.

"Syukur Alhamdulillah. Kebenaran, Kedaulatan & Keadilan masih ada di Negeri Kita; Setidaknya utk Partai Demokrat. Pekerjaan & Perjuangan kita masih Panjang karena #HarapanRakyatPerjuanganDemokrat. Terima Kasih Pemerintah, kader & Simpatisan serta insan Pers," tulis Ibas.

AHY Tegaskan Dirinya Ketua Umum Demokrat yang Sah

AHY menyambut gembira keputusan pemerintah yang menolak permohonan pengesahan hasil Kongres Luar Biasa (KLB) Deli Serdang alias kubu Moeldoko.

AHY lantas menegaskan bahwa dirinyalah Ketua Umum Partai Demokrat yang sah.

"Ketua Umum Partai Demokrat yang sah adalah Agus Harimurti Yudhoyono," ujar AHY, dalam konferensi pers, di Kantor DPP Partai Demokrat, Jl Proklamasi, Jakarta Pusat, Rabu (31/3/2021).

AHY sebelumnya juga sempat menyampaikan rasa puji syukurnya atas keputusan pemerintah.

Dia menilai keputusan pemerintah adalah penegasan terhadap kebenaran legalitas dan konstitusionalitas Partai Demokrat.

"Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, bahwa apa yang telah diputuskan oleh pemerintah hari ini adalah penegasan terhadap kebenaran legalitas dan konstitusionalitas Partai Demokrat terkait kepemimpinan, kepengurusan serta konstitusi partai yakni AD/ART Partai Demokrat yang dihasilkan kongres V Partai Demokrat 2020 yang lalu, yang berkekuatan hukum tetap dan telah disahkan oleh negara," jelasnya.

Putra Susilo Bambang Yudhoyono itu lantas menegaskan bahwa keputusan pemerintah juga menandakan tak adanya dualisme kepemimpinan di tubuh Partai berlambang mercy itu.

"Artinya tidak ada dualisme di tubuh Partai Demokrat," kata AHY yang disambut tepuk tangan dan sorakan para kader Partai Demokrat.

Baca juga: Menkumham Ungkap Alasan Pemerintah Tolak Kepengurusan Partai Demokrat Kubu Moeldoko

Baca juga: BREAKING NEWS: Kemenkumham Tolak Hasil KLB Partai Demorkat Deli Serdang

"Saya tegaskan sekali lagi tidak ada dualisme kepemimpinan di tubuh Partai Demokrat," imbuh AHY.

(TribunPalu.com/Tribunnews.com)

Sumber: Tribun Palu
Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved