3 Petinggi Negara Hadir di Pernikahan Atta-Aurel, Sindiran Farhat Abbas: Terasa HUT RI

TRIBUNPALU.COM - Pengacara kondang Farhat Abbas turut berkomentar atas hadirnya tiga petinggi negara di pesta pernikahan selebriti Atta Halilintar dan Aurel Hermansyah.

Adapun tiga petinggi negara yang hadir adalah Presiden Joko Widodo, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, dan Ketua MPR RI Bambang Soesatyo.

Farhat Abbas menilai seharusnya para pejabat negara tidak hadir sebagai pendukung acara.

Kehadiran ketiganya dalam acara tersebut mengganggu konstitusional dan kenegarawan.

Hal itu diungkapkan Farhat Abbas melalui postingan foto Instagramnya, @farhatabbasofficial, Sabtu (3/4/2021).

Baca juga: Munarman Dituduh Mau Ledakan Bom, Pengamat: Perlawanannya adalah Perlawanan Konstitusional

Baca juga: Puan Maharani: Tim SAR Harus Lakukan Pencarian Korban Banjir Bandang di NTT

Baca juga: Kritik Tindakan Akun Setneg Unggah Foto Jokowi di Nikahan Atta-Aurel, Dokter Tirta: Kasihan Atta

Terlihat pada caption foto tersebut, Farhat Abbas menyarankan ketiga pejabat ini hindari untuk menghadiri acara yang berbayar dan komersial.

"Kehadiran dan publikasi membuat komersial dan menguntung kan pihak-pihak tertentu, saran: hindari acara yang berbayar dan komersial pak @jokowi @bambang.soesatyo @prabowo," tulis caption foto itu.

Sementara dalam postingan itu, Farhat Abbas menyarankan seharusnya ketiga pejabat ini tak menghadiri acara acara pernikahan Atta dan Aurel.

Menurutnya, acara pernikahan itu sifatnya berbau bisnis, seperti ada iklan di dalamnya.

Ia bahkan menyinggung acara pernikahan Atta dan Aurel bak perayaan HUT RI.

"Suasana pernikahan terasa HUT RI, saran buat Presiden @jokowi, @bamsoetpedia @prabowo dalam perayaan acara yang sifatnya berbau bisnis aslias berbayar/beriklan/Live."

"Sebaiknya pejabat negara tidak hadir sebagai pendukung acara tersebut," tulisan pada foto unggahan Farhat Abbas, @farhatabbasofficial, Sabtu (3/4/2021).

Lebih lanjut, kata Farhat Abbas, kehadiran ketiga pejabat ini mengganggu konstitusional dan kenegarawan.

Mungkin tak akan menjadi masalah jika acara pernikahan itu milik rakyat biasa.

"Karena agak mengganggu konstitusional dan kenegarawan lain halnya kalo hanya acara biasa atau rakyat biasa."