Breaking News:

Balut Hari Ini

Satu Terpidana Suap Bupati Banggai Laut Nonaktif Diseret ke Lapas Luwuk

Hengky terlibat dalam kasus suap pengadaan barang atau jasa di lingkungan Pemkab Banggai Laut, Sulawesi Tengah.

Penulis: Asnawi Zikri | Editor: mahyuddin
Tcooklaw.com
Ilustrasi diborgol 

Laporan Wartawan TribunPalu.com, Asnawi Zikri

TRIBUNPALU.COM, BANGGAI - Terpidana kasus suap Bupati Banggai Laut nonaktif dijebloskan ke Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Luwuk.

Terpidana itu adalah Direktur PT Raja Muda Indonesia Hengky Thiono.

"Iya benar. Rabu kemarin masuk. Baru 1 haru," ungkap Kepala Lapas Kelas IIB Luwuk Edi Sigit Budiman kepada TribunPalu.com, Kamis (23/9/2021).

Hengky Thiono akan menjalani hukuman penjara selama 2 tahun 6 bulan.

Juga diwajibkan membayar denda sebesar Rp 200 juta.

Baca juga: Diduga Tersandung Kasus Suap, Mantan Bupati Balut Wenny Bukamo Dituntut 5 Tahun Penjara

Hengky terlibat dalam kasus suap pengadaan barang atau jasa di lingkungan Pemkab Banggai Laut, Sulawesi Tengah.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang langsung mengeksekusi Hengky Thiono ke Lapas Kelas IIB Luwuk berdasarkan putusan pengadilan Tipikor pada PN Palu Nomor: 30/Pid.Sus-TPK/2021/PN Pal, tanggal 3 September 2021.

Wenny Bukamo bersama lima rekannya terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK pada 3 Desember 2020 lalu.

Wenny bersama 2 rekannya sebagai penerima disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Baca juga: Vaksinasi Lansia Baru Capai 27%, Pemkot Palu Kerja Keras Demi Kejar Ketertinggalan

Sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Sedangkan 3 pemberi suap dijerat Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.(*) 

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved