Isu Jokowi Reshuffle Kabinet Seiring Pergantian Panglima TNI & PAN Masuk Koalisi Pemerintah

Khairul menilai peluang Andika memang cukup besar, namun kesempatan Yudo juga semakin menguat seiring berjalannya waktu.

"Jika pergantian panglima TNI dilakukan dalam waktu dekat peluang Andika memang cukup besar."

"Namun peluang Yudo Margono juga terus menguat seiring berjalannya waktu," ujarnya kepada Kompas.com, Selasa (14/9/2021).

"Relatif tak ada masalah baginya (Yudo Margono) dan bagi organisasi TNI jika pergantian dilakukan sekarang ataupun menjelang masa pensiun Hadi Tjahjanto," lanjutnya.

Baca juga: 10 Fakta Hubungan Terlarang Petinggi Pertamina dengan Siswi SMP: Beraksi di Mobil Hingga Hamil

Kendati demikian, Khairul mengatakan pemilihan Panglima TNI selanjutnya bisa mempertimbangkan dari dua sisi, yaitu sisi profesionalisme dan politik.

Dari sisi profesionalisme, khairul mengatakan setidaknya Presiden Joko Widodo (Jokowi) harus mempertimbangkan dua hal untuk menentukan pengganti Hadi, yakni soal masa aktif dan kebutuhan organisasi.

Dari sisi masa aktif, kata Khairul, masa jabatan Andika lebih singkat dibandingkan Yudo.

Terkait hal itu, masa aktif tentu saja akan memengaruhi efektivitas Panglima TNI selanjutnya dalam memimpin dan mengelola organisasi.

"Andika Perkasa sekitar 1 tahun lebih sedikit. Sementara Yudo Margono memiliki masa aktif 2 tahunan lebih."

Kata DPR

Sebelumnya, Anggota Komisi I DPR RI TB Hasanuddin mengatakan sampai saat ini surat presiden terkait Panglima TNI belum diterima di Komisi I.

"Surpres setahu saya belum. Tapi menurut prediksi kami karena Panglima TNI ditunjuk menjadi tanggung jawab dalam pengamanan PON XX di Papua terutama ketika ada tamu negara," kata TB Hasanuddin kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Kamis (23/9/2021).

Maka itulah, menurut politisi PDI Perjuangan itu, surpres Panglima TNI kemungkinan akan dikirimkan setelah PON.

Hasanuddin memastikan momen tersebut tidak akan mepet atau mendesak.

"Kalau kita lihat tanggal 8 Oktober sampai 7 November 2021 itu adalah masa Reses DPR. Dari 8 November sampai 29 November adalah waktu untuk melakukan fit dan proper test. Jadi masih memenuhi syarat" katanya.