86% Koruptor Alumni S1, Wakil Ketua KPK: Pendidikan Bukan Lagi Untuk Berilmu Tapi Cari Kerja

TRIBUNPALU.COM - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nurul Ghufron meminta agar sekolah menjadi ekosistem yang meneladani integritas. 

Demikian disampaikan saat kegiatan audiensi dan koordinasi program pencegahan korupsi di Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Agama (Kemenag) Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) pada Senin (25/10/2021).

“Integritas semakin terdesak dari pendidikan karena salah satu faktornya pendidikan bukan lagi untuk meningkatkan ilmu, namun sekedar memenuhi syarat untuk mencari pekerjaan, tunjangan, naik jabatan agar berkesempatan. Kami berharap sekolah menjadi ekosistem yang meneladani integritas,” kata Nurul Ghufron lewat keterangan tertulis, Selasa (26/10/2021).

Menurut Nurul Ghufron, insentif akademik juga tidak pro-akademik atau merusak akademik. 

Baca juga: Jokowi Resmikan Pabrik Sawit Haji Isam, Denny Indrayana: Presiden Harusnya Paham Etika Hukum

Baca juga: Rano Karno kini Hidup Tanpa Organ Penting, Aktivitas Dibatasi usai Jalani Operasi

Selain itu, katanya, biaya untuk jabatan tidak sebanding dengan hasil yang diperoleh. 

Dan terakhir, sambungnya, masyarakat menilai bahwa pejabat dianggap pelit kalau tidak memberi.

“86 persen koruptor merupakan alumni pendidikan tinggi atau S1 ke atas. Mengapa alumni pendidikan tinggi tidak berintegritas? Karena tidak ada evaluasi terhadap tanggung jawab atau amanah. Evaluasi terhadap pembelajaran di sekolah hanya terkait dengan kemampuan tulis, baca, hitung. Ujian nasional menjadi ukuran keberhasilan,” ujar Nurul Ghufron.

Untuk itu, Nurul Ghufron meminta, Kemenag mengawal, membina dan mengevaluasi pendidikan di lingkungan Kemenag. 

Sebab, lanjut Nurul Ghufron, korupsi merupakan penyakit karakter yang sistemik dan harus diselesaikan oleh semua komponen bangsa termasuk Kemenag.

“Anda semua adalah aktor-aktor pencegah korupsi dan penentu Indonesia bebas dari korupsi di dunia pendidikan. Dan, kami berharap dapat mencetak generasi antikorupsi,” tegas Nurul Ghufron.

Baca juga: Pinjol Ilegal di Jakarta yang Ancam Kirim Santet dan Sebar Foto Tak Senonoh Ditangkap Polisi

Baca juga: Rapid Antigen Jadi Syarat Penerbangan Palu-Makassar, Cek Penjelasannya

Lebih lanjut Nurul Ghufron memaparkan bagaimana korupsi menghancurkan penegakan hukum, ekonomi dan pembangunan SDM. 

Mau mutasi, naik pangkat, kata Nurul Ghufron, mesti melakukan penyuapan atau korupsi. 

Yang ditangkap oleh KPK, menurutnya, hanya yang terlihat saja dan bagaikan puncak gunung es, karena sesungguhnya lebih banyak lagi terjadi tindak pidana korupsi.

Kepala Kanwil Kemenag Kaltara Saifi menyampaikan bahwa ada 12 satuan kerja yang saat ini hadir, yakni terdiri dari 5 Kabupaten dan 1 Kota serta beberapa Madrasah yang ingin mendapatkan pencerahan dalam mencegah korupsi. 

“Apa saja kira-kira kiat terbaik yang perlu dilakukan agar terhindar dari korupsi, nepotisme dan gratifikasi. Mudah-mudahan tidak terjadi di Kemenag RI,” kata Saifi.

Baca juga: El Barack Beri Pesan untuk Vincent Verhaag: Jangan Tinggalin Aku, Janji Jangan Kemana-mana

Baca juga: Tabrakan Gerbong LRT, Roy Suryo Sindir Kereta Kecebong Tidak Usah Ada: Ambyar