BPPW Sulteng Siapkan Rp 1,5 M untuk Pembangunan Kawasan Desa Kumuh di Tolitoli

Laporan Wartawan TribunPalu.com, Alan Sahril

TRIBUNPALU.COM, PALU - Kepala Balai prasarana permukiman wilayah provinsi Sulawesi Tengah Sahabuddin mengatakan, pihaknya mengucurkan dana hingga Rp 1,5 miliar.

Bantuan dana itu melalui program Cash For Work atau Padat Karya Tunai.

Selain mentata kembali desa kumuh, program CFW ini juga untuk memberdayakan masyarakat.

Sebab, sejak dilanda pandemi banyak masyarakat kehilangan pendapatan dan meningkatnya jumlah pengangguran.

"Sehubungan dengan kondisi tersebut, Kementerian PUPR dengan menggulirkan Program Padat Karya Tunai bertujuan memberikan penghasilan tambahan bagi warga berpenghasilan rendah akibat dampak Covid 19. Program ini lebh dikenal dengan Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) Cash For Work (CFW)," sebut Sahabuddin, Selasa (9/11/2021) sore.

Baca juga: Pembangunan Drainase di Jl Pososo Ditentang Warga, Lurah Lolu Selatan: Dimulai Dari Nol Lagi

Baca juga: Rumah Kos di Batui Banggai Jadi Tempat Bisnis Miras Cap Tikus, Akhirnya Digerebek Polisi

Sahabuddin menuturkan, pelaksanaan kegiatan Kotaku CFW telah direalisasikan 100 persen.

Dengan lingkup pekerjaan meliputi pekerjaan Jalan Lingkungan, Drainase Lingkungan, Sanitasi, Air Minum, Persampahan, dan sarana kesehatan

"Pelaksanaan kegiatan ini telah memberikan tambahan pendapatan kepada 1.393 masyarakat berpenghasilan rendah selama 3 bulan pelaksanaan dengan total upah sebesar Rp 2.015.581.000 (56%)," sebutnya.

Selain itu, infrastruktur yang diperbaiki dan dibangun dengan dana sebesar Rp 1.524.419.000 telah memberikan manfaat kepada masyarakat dalam meningkatkan kualitas permukiman.

Diantara ialah perbaikan MCK, Perbaikan Jalan Lingkungan, menghilangkan genangan air hujan dengan memperbaiki saluran.

Baca juga: Program Bantuan Padat Karya Tunai Bisa Tekan Angka Kemiskinan di Kota Palu

Serta meningkatkan pelayanan air bersih dengan perbaikan Pelindung Mata Air dan melakukan peningkatan pelayanan Kesehatan ibu dan anak melalui perbaikan Posyandu.

"Keberhasilan pelaksanaan Kotaku CFW di ini perlu dijaga kesinambungannya. Oleh karena itu, peran pemerintah kabupaten dan masyarakat sangat diperlukan untuk bersama-sama memelihara infrastruktur yang sudah terbangun," ujarnya. 

Sehingga Sahabuddin mengharapkan, dalam mewujudkan penuntasan Kawasan kumuh melalui peningkatan kualitas permukiman ini dapat diteruskan melaui kegiatan-kegiatan kolaborasi yang di danai melalui APBD, dana Keluahan, Swasta dan Partisipasi Masyarakat.

"Dalam upaya menjaga dan memelihara infrastruktur, program Kotaku telah memfailitasi terbentuknya Kelompok Pemanfaat dan Pemelihara (KPP) sebagai wadah aspirasi dan penggerak warga dalam pelaksanaan kegiatan pemeliaharaan," sambungnya.

Menurut Sahabuddin, kelembagaan KPP harus memiliki program Kerja dan aturan Bersama dalam upaya mengoptimalkan sumber Daya warga.

Melalui kegiatan gotong royong dan partisipasi pendanaannya.

Untuk meningkatkan peran KPP ini sangat diperlukan dukungan dari Pemerintah Kota, Camat dan Lurah berupa pendampingan dan peningkatan SDM secara menerus serta dukungan pendanaannya.

"Semoga apa yang sudah kita hasilkan bersama melalui program ini memberi kemanfaatan bagi masyarakat, khususnya warga pemanfaat di Kabupaten Tolitoli," imbuhnya. (*)