MA Tolak Gugatan AD/ART Demokrat, Yusril Kibarkan Bendera Putih: Tugas Saya Sudah Selesai

Mahkamah Agung (MA) menolak uji materi atau judicial review Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono.

Editor: Muh Ruliansyah
KOMPAS.com/KRISTIAN ERDIANTO
Yusril Ihza Mahendra 

TRIBUNPALU.COM - Mahkamah Agung (MA) menolak uji materi atau judicial review Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

Pengacara empat kader PD, Yusril Ihza Mahendra pun legowo dan menghormati keputusan tersebut.

Dikarenakan tak ada upaya hukum lanjutan yang dapat dilakukan, Yusril pun menyebut tugasnya kini sudah selesai.

"Tugas saya sebagai lawyer sudah selesai” sesuai ketentuan UU Advokat," kata Yusril dalam keterangannya, Rabu (10/11/2021).

Baca juga: Solusi Agar Bisa Ambil Cicilan KPR Meski Bunga Masih Tinggi, Tidak Perlu Cemas

Baca juga: Koperasi di Sulteng Capai 2.195 Unit, Hanya 1.217 Berstatus Aktif

Meski mengaku menghormati keputusan itu, namun Yusril menyebut keputusan terlalu sumir dan bisa diperdebatkan dari sisi hukum.

Sebab kata dia, AD/ART parpol tidak hanya mengikat ke dalam tapi juga ke luar.

Anggaran Dasar parpol turut mengatur syarat menjadi anggota partai.

Syarat menjadi anggota itu mengikat setiap orang yang belum ingin menjadi anggota parpol tersebut.

"Parpol memang bukan lembaga negara, tetapi perannya sangat menentukan dalam negara seperti mencalonkan presiden dan ikut Pemilu," ucapnya.

Baca juga: Amirudin Harap Pameran Ekonomi Kreatif di Banggai Bangun Ekosistem Bisnis

Baca juga: Ingin Membeli HP Samsung? Simak Daftar Harga Terbarunya di Bulan November 2021

Yusril menilai pembentukan peraturan perundang-undangan mengatakan bahwa UU dapat mendelegasikan pengaturan lebih lanjut kepada peraturan perundang-undangan yang lebih rendah.

"Ketika UU mendelegasikan pengaturan lebih lanjut kepada AD/ART partai, maka apa status AD/ART tersebut? Kalau demikian pemahaman MA, berarti adalah suatu kesalahan apabila UU mendelegasikan pengaturan lebih lanjut kepada AD/ART," ucapnya.

Walaupun secara akademik putusan MA tersebut dapat diperdebatkan, namun sebagai sebuah putusan lembaga peradilan tertinggi, putusan itu final dan mengikat.

Baca juga: Waspadai Penyebab Gagal Ginjal, Berikut Penjelasan, Gejala, hingga Tanda-tandanya

Yusril mengatakan dia menghormati putusan itu walau dia tidak sependapat.

"Pertimbangan hukum MA terlalu sumir dalam memutus persoalan yang sebenarnya rumit berkaitan dengan penerapan asas-asas demokrasi dalam kehidupan partai. Tetapi itulah putusannya dan apapun putusannya, putusan itu tetap harus kita hormati," pungkas Yusril.(*)

(Sumber: Sripoku.com)

Sumber: Tribunnews.com
  • Berita Populer
    Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved