OPM Tantang Jokowi Dialog Langsung, Minta PBB Ikut Dilibatkan: Kami Tak Mau Bicara dengan Bawahan

TRIBUNPALU.COM - Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat-Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM) ingin berdialog langsung dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

TPNPB-OPM pun dengan tegas menolak ajakan dialog dari institusi Polri.

Mereka juga menolak mentah-mentah ajakan komunikasi yang ditawarkan seorang kepala daerah.

Penolakan itu disampaikan resmi Juru Bicara TPNPB-OPM, Sebby Sambom, lewat akun media sosial miliknya, baru-baru ini.

Baca juga: Nadiem Bantah Legalkan Zina di Permendikbud PPKS: Sebelum Fitnah Saya Pahami Dulu Aturan Pemerintah

Selain dialog dengan Jokowi, kata Sebby, proses pelaksanaannya harus dimediasi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

“TPNPB-OPM tidak bisa bicara dengan orang bawahan seperti kepala daerah, karena TPNPB mempunyai kedudukan yang tinggi,” tulis Sebby.

Sebelumnya, Kadiv Humas Mabes Polri Irjen Argo Yuwono mengatakan, dalam masa perpanjangan tugas, Satuan Tugas Operasi Nemangkawi akan memperbanyak kegiatan soft approach.

Baca juga: Helikopter Rombongan Jokowi Bikin Warga Tertimpa Dahan Pohon hingga Rusakan Atap Warung

Termasuk meminta Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) turun dari tempat persembunyiannya di gunung untuk melakukan dialog.

“Kita mengajak kepada teman-teman (KKB) yang sekarang masih di gunung, tidak mau turun, kita ajak. Sama-sama kita ajak kepada Pemda, kepada tokoh adat ayo kita ajak turun (KKB), bangun daerahnya,” kata Argo di Mabes Polri pada Senin (31/5/2021), melansir Tribunnews.

Setidaknya ada empat kabupaten yang masih rawan adanya operasi dari 9 kelompok teroris KKB Papua.

Keempat kabupaten itu adalah Intan Jaya, Puncak, Nduga dan Mimika.

Menurut Argo, pihaknya telah mengumpulkan kepala daerah di empat wilayah yang masih rawan tersebut.

Baca juga: Letjen Dudung Disebut Jadi KSAD Gantikan Andika Perkasa: Ini Perjalanan Kariernya, Dulu Loper Koran

Hal itu untuk mendengarkan aspirasi dari KKB Papua.

"Kemarin sudah kita kumpulkan, kita ajak dialog. Ada bapak bupati, para bupati yang kira-kira rawan terhadap KKB. Bupati ini kita ajak, kita ajak dialog, kita tanya apakah permasalahan yang ada di sana. Apa yang dimau oleh masyarakat itu apa, terutama KKB," kata Argo.

"Intinya bahwa para bupati itu kita ajak, kita dialog kita ajak ngomong untuk menyelesaikan masalah. Jadi siapa tahu nanti dari kelompok yang ada di Papua sana bisa turun dan dia bergabung membangun Papua lebih baik," pungkasnya.(*)

(Tribun-Papua.com)