OJK Sulteng

OJK Sulteng Imbau Warga Waspadai Pinjol Ilegal

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di Sulawesi Tengah (Sulteng) mengimbau masyarakat waspadai tawaran Pinjaman online (Pinjol) Ilegal.

Penulis: Ketut Suta | Editor: Haqir Muhakir
TRIBUNPALU.COM/SUTA
Kepala sub bagian (Kasubag) Edukasi dan Perlindungan Konsumen OJK Sulteng, Wahyu Krisnanto imbau masyarakat waspadai Pinjol Ilegal. 

Laporan Wartawan TribunPalu.com, Ketut Suta

TRIBUNPALU.COM, POSO - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Sulawesi Tengah (Sulteng) mengimbau masyarakat waspadai tawaran Pinjaman online (Pinjol) Ilegal.

Kepala sub bagian (Kasubag) Edukasi dan Perlindungan Konsumen OJK Sulteng, Wahyu Krisnanto mengatakan, ada beberapa karakteristik dalam Pinjol ilegal.

Antranya, tidak mendaftar dan tidak tunduk akan aturan dan tidak terawasi oleh Ojk.

Penawaranya itu kerap dilakukan melalui saluran komunukasi pribadi, seperti melalui pesan singkat atau SS.

Wahyu mengatakan beberapa indikasi lainya Pinjol Ilegal seperti, penerapan bunga, denda, dan biaya sangat tinggi.

Baca juga: Wali Kota Palu Beri Petuah ke Mahasiswa KKN UIN Datokarama

Baca juga: Jadwal Liga Champions Malam Ini: Beda Nasib Duo Tim Milan, Misi Balas Dendam Man City ke Messi dkk

Serta tidak transparan pada hak dan kewajiban pihak terlibat.

Kemudian hal lainya, direksi dan komisaris tidak mempunyai sertifikat, serta kualitas SDM tidak diketahui.

"Saat melakukan penagihan pinjaman tidak beretika, juga tidak disertai sertifikat penagihan," kata Wahyu Krisnanto saat kegiaan kumpul jurnalis bersama PWI cabang Sulteng, di Danau Poso Resort, Kecamatan Tentena, Kabupaten Poso, Sulteng, Rabu (24/11/2021).

"Juga saat mengakses data pribadi peminjam itu secara berlebihan seperti foto, daftar kontak, yang sebenarnya tidak ada hubungan dengan pinjaman," tuturnya menambahkan.

Sedangkan hal lainya juga, alamat lokasi kantor tidak jelas, dan sebagian dioperasikan dari luar negeri.

Sehingga saat terjadi kasus penipuan pinjaman online ilegal, susah untuk diusut tuntas.

Baca juga: Dana Pemda Rp 226 Triliun Nganggur di Bank Hingga November, Jokowi: Logikanya Enggak Kena

Sementara itu kepala OJK Sulteng Gamal menjelaskan, pihaknya tidak mempunyai kewenangan di aplikasi pinjol ilegal.

Sebab, kewenangan itu hanya dimiliki oleh Dinas Komunikasi dan Informasi (Diskominfo).

"Sementara Ojk hanya sebagai mitra Kominfo," ujar Gamal.

Ia menuturkan, meski demikian OJK selau berkomitmen terus berupaya memberikan edukasi melalui media.

"Sehingga kegiatan seperti ini dalam agenda kumpul jurnalis sangat penting dijalin, untuk menyampaikan edukasi kepada masyarakat terkait Pinjol Ilegal," tutupny menuturkan. (*)

  • Berita Populer
    Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved