Penanggulangan Resiko Bencana, BPBD Sulteng Bangun Kerjasama dengan Semua Pihak

Laporan Wartawan TribunPalu.com, Nur Saleha

TRIBUNPALU.COM,PALU - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sulawesi Tengah membangun kerjasama dengan semua pihak dalam penanggulangan resiko bencana.

Hal itu diungkapkan Kabid Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Sulteng, Debrina Riawati saat mengikuti diskusi akhir tahun bersama Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) Sulteng belum lama ini.

"Memang peran semua pihak dibutuhkan dalam penanggulangan resiko bencana," ungkap Debrina.

Menurutnya, pihak BPBD Sulteng akan terus berupaya membangun komunikasi yang baik dengan semua pihak untuk bekerjasama dalam penaggulangan resiko bencana.

"Saya sangat berterimakasih, Forum Pengurangan Resiko Bencana di beberapa daerah sudah terbentuk. Ini membantu kami dalam penangulangan bencana," ujarnya.

Ia mengatakan, BPBD Sulteng berencana membuat dokumen rencana kontigensi atau skenario penanganan bencana di Sulawesi Tengah.

"Saat ini tersisa Morowali Utara dan Morowali yang belum merampungkan dokumen tersebut," sebut Kabid Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Sulteng itu.

Baca juga: Gubernur Sulteng Imbau ASN Tidak Keluar Daerah untuk Sementara Waktu

Baca juga: Kekerasan Jurnalis TV Masih Terjadi, IJTI Sulteng Harap Tahun 2022 Bebas dari Tindak Ketidakadilan

Sebelumnya, Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) Pengurus Daerah Sulawesi Tengah (Sulteng) menggelar diskusi akhir tahun, Senin (27/12/2021).

Diskusi itu bertemakan Penanggulangan Bencana Butuh Peran Semua Pihak.

Diskusi tersebut digelar secara daring.

Narasumber dari diskusi akhir tahun itu antara lain, Bupati Sigi diwakili Kabid Kedaruratan BPBD Sigi, Ahmad Yani, Kepala seksi data dan informasi BMKG Geofisika Palu, Hendrik Leopatty, Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Sulteng, Debrina Riawati, dan Ketua Forum Pengurangan Resiko Bencana (FPRB) Kota Palu, Iwan Lapasere.

Sebagai pemantik diskusi, Ketua FPRB Kota Palu, Iwan Lapasere mengatakan keterlibatan warga dalam penanganan bencana sangat diperlukan.

Sebab, mengingat warga adalah objek yang menjadi korban utama dalam bencana tersebut.

"Terbentuknya FPRB merupakan langkah kerjasama dengan Pemerintah Daerah, guna melakukan upaya pengurangan resiko bencana tersebut," jelas Iwan Lapasere.

Sementara, Ketua IJTI Sulteng Hendra menambahkan, diskusi yang digelar itu bisa menjadi bahan pelajaran untuk semua masyarakat agar lebih memperkuat mitigasi.

Tak hanya itu, katanya juga bisa membantu peran pemerintah dalam hal penanggulan resiko bencana.

"Semoga ini langkah awal untuk kita memahami bencana di Sulawesi Tengah," tandas Hendra. (*)