Breaking News:

Sigi Hari Ini

Serahkan LHP Program Perlindungan Sosial Sigi, 125 Masyarakat Tidak Sesuai Kriteria

Irwan Lapatta hadiri Serah Terima Laporan Hasil Pemeriksaan Kepatuhan atas Pengelolaan Program Perlindungan Sosial

Penulis: Muh Ruliansyah | Editor: Moh Salam
Humas Pemkab Sigi
Bupati Sigi Mohamad Irwan Lapatta (kanan) bersama Wakil Ketua I DPRD Sigi Rahmat Saleh (kiri) saat menandatangani serah terima LHP Kepatuhan Pengelolaan Program Perlindungan Sosial. 

TRIBUNPALU.COM, SIGI - Bupati Sigi Mohamad Irwan Lapatta hadiri Serah Terima Laporan Hasil Pemeriksaan Kepatuhan atas Pengelolaan Program Perlindungan Sosial.

Hal itu melalui Bantuan Langsung Tunai Dana Desa tahun anggaran 2020 s.d semester 1 2021.

Informasi dihimpun TribunPalu.com Sabtu (15/1/2022), Serah Terima itu diberikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Sulawesi Tengah.

Hadir dalam serah terima itu antara lain Sekretaris Provinsi Sulteng, Ketua DPRD Sulteng, Wakil Bupati Donggala, Ketua DPRD Donggala, Wakil Ketua DPRD Sigi, Perwakilan Pemkab Morowali, Wakil Ketua DPRD Morowali dan para Kepala OPD terkait Sigi, Donggala, dan Morowali.

Bupati Sigi Mohamad Irwan Lapatta mengungkapkan, pihaknya terus berupaya untuk menindaklanjuti rekomendasi yang dituangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) oleh BPK Sulteng

"Rekomendasi ini tentunya sebagai motivasi untuk lebih baik lagi dalam pengelolaan program perlindungan sosial BLT-DD di tahun berikutnya," ungkap Mohamad Irwan Lapatta. 

Baca juga: Pengendalian Inflasi di Sulteng Harus Memperhatikan Strategi 4K

Baca juga: Muncul Deklarasi Prabowo-Jokowi Capres-Cawapres 2024, Pakar: Tidak Elok dan Tidak Etis

Ketua IPSI Sulteng itu menjelaskan, dalam Laporan Hasil Pemeriksaan dibutuhkan koreksi dan petunjuk agar segera dilaksanakan dan dievaluasi. 

"Diharapkan kekurangan dan kesalahan serupa, tidak akan terulang kembali," tandasnya.

Sementara itu Kepala BPK Perwakilan Sulawesi Tengah Slamet Riyadi menuturkan, hasil pemeriksaan tersebut merupakan kelanjutan dari pemeriksaan pendahuluan yang telah dilaksanakan sebelumnya.

"Ini kan tujuan pemeriksaan terinci untuk menilai apakah pengelolaan program perlindungan sosial melalui bantuan langsung tunai dana desa telah mematuhi ketentuan yang berlaku," tutur Kepala BPK Sulteng

Slamet menyebutkan, pemeriksaan Itu mencakup pengelolaan program perlindungan sosial melalui BLT-DD pada desa-desa di Kabupaten Sigi dan instansi terkait lainnya.

"Jadi hasil pemeriksaan yang perlu diperhatikan adalah proses verifikasi hasil pendataan calon keluarga penerima manfaat (KPM) BLT-DD yang belum optimal," sebutnya

"Serta ketidaktepatan kriteria keluarga penerima manfaat BLT-DD, sebab sebanyak 125 KPM BLT-DD terkonfirmasi merupakan penerima bantuan sosial Pemerintah lainnya," pungkas BPK Sulteng. (*)

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

Tribun JualBeli
© 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved