Serba Serbi DPRD Palu dan Pimpinannya dari Masa ke Masa

TRIBUNPALU.COM, PALU - Sejarah berdirinya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Palu tak lepas dari sejarah pembentukan ibu kota Sulawesi Tengah.

Dikutip dari website DPRD Palu, Sabtu (29/1/2022), Kota Palu dulunya adalah bagian dari Daerah Swatantra Tingkat II Donggala, sesuai Peraturan Pemerintah nomor 33 tahun 1952.

Secara berangsur-angsur susunan ketatanegaraan Republik Indoensia diperbaiki pemerintah pusat.

Selanjutnya dihapuslah Pemerintah Swapraja dengan keluarnya Undang-undang Nomor 1 tahun 1957 dan Undang-undang Nomor 29 tahun 1959 serta Undang-undang Nomor 13 tahun 1964 tentang terbentuknya daerah propinsi Sulawesi Tengah dengan ibu kotanya Palu.

Nama Kota Palu berasal dari kata Topalue yang artinya tanah yang terangkat karena daerah ini awalnya lautan.

Pernah terjadi gempa dan pergeseran lempeng (palu koro) sehingga daerah yang tadinya lautan tersebut terangkat dan membentuk daratan lembah yang sekarang menjadi Kota Palu.

Baca juga: DPRD Palu Desak Pemkot Siapkan Strategi Penanganan Buaya

Istilah lain juga menyebutkan bahwa nama Kota Palu berasal dari bahasa Kaili Volo yang berarti bambu yang tumbuh dari daerah Tawaeli sampai di daerah Sigi.

Bambu sangat erat kaitannya dengan masyarakat Suku Kaili.

Masyarakat Kaili sangat bergantung pada penggunaan bambu untuk kebutuhan sehari-hari.

Baik itu dijadikan bahan makanan (Rebung), Bahan bangunan (Dinding, tikar, dll), maupun perlengkapan sehari hari, permainan (Tilako), serta alat musik (Lalove).

Singkat cerita, pemerintahan di Sulawesi Tengah pun terbentuk hingga kabupaten.

Untuk melengkapi unsur pemerintah, Gubernur Sulteng Abdul Azis Lamadjido kemudian melantik anggota DPRD Kota Madya Dati II Palu pada 11 Juli 1995.

Kala itu, gubernur menunjuk Inf Sampe Pamelay sebagai Ketua DPRD Palu pertama, didampingi dua wakil Drs Pasaulolo Dg Malindu dan Nasrun Hi Nawir.

Perempuan di Unsur Pimpinan

Sejak DPRD Kota Palu berdiri 1995 hingga 2022, baru satu perempuan mengisi kursi pimpinan dewan.