Palu Hari Ini

Imran Lataha Dorong Penerapan QRIS demi Transparansi dan Peningkatan PAD

Penggunaan QRIS bukan hanya mempermudah transaksi, tetapi juga menjadi sarana untuk menjaga kejujuran dan transparansi pembayaran pajak.

Penulis: Robit Silmi | Editor: Fadhila Amalia
Robit/TribunPalu.com
PELAKU USAHA - Pemerintah Kota Palu mulai mendorong pelaku usaha sari laut dan sejenisnya menggunakan pembayaran non tunai berbasis QRIS (Quick Response Code Indonesian Standard). 

Laporan Wartawan TribunPalu.com, Robit Silmi

TRIBUNPALU.COM, PALU – Pemerintah Kota Palu mulai mendorong pelaku usaha sari laut dan sejenisnya menggunakan pembayaran non tunai berbasis Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS).

Langkah ini digagas Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Palu, Imran Lataha, sebagai upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan membangun sistem keuangan daerah yang lebih transparan.

Imran yang baru saja dilantik oleh Wali Kota Palu Hadianto Rasyid itu mengatakan, penerapan QRIS di sektor usaha kecil dan menengah akan menjadi terobosan penting dalam digitalisasi pajak daerah.

Baca juga: Anggota Komisi II DPR RI Laksanakan Reses di Morowali, Bahas Pembangunan dan Layanan Publik

“Ini salah satu terobosan saya agar sistem bisa terbangun dengan baik. Siapa pun pejabat ke depan tinggal melanjutkan dari yang belum sempurna,” ujar Imran saat ditemui di ruang kerjanya, Rabu (8/10/2025).

Ia mengakui, pada tahap awal penerapan QRIS tidak akan berjalan mulus. 

Namun, Imran optimistis masyarakat dan pelaku usaha akan terbiasa dengan sistem digital tersebut.

“Contohnya, kalau mau makan di Sari Laut A misalnya, karena sudah menggunakan QRIS, kita tidak perlu lagi bawa uang tunai. Cukup bayar non tunai,” jelasnya.

Menurutnya, penggunaan QRIS bukan hanya mempermudah transaksi, tetapi juga menjadi sarana untuk menjaga kejujuran dan transparansi pembayaran pajak.

Baca juga: PLN Dukung Sektor Properti Sulut, Pamerkan Layanan Digital di REI Expo XX

“Ini juga agar tidak ada saling curiga. Kita manfaatkan dukungan Bank Indonesia untuk mendorong digitalisasi. Dengan QRIS, semua tercatat dan lebih jujur,” ungkapnya.

Imran menegaskan, pelaku usaha tidak akan dibebani biaya tambahan dalam penerapan sistem tersebut. Pemerintah akan menyiapkan fasilitas pendukung, termasuk rekening usaha.

“Kita yang siapkan, jangan dibebankan ke pelaku usaha. Itu bentuk pelayanan kita supaya mereka nyaman dan terbiasa,” ujarnya.

Saat ini, Bapenda Kota Palu tengah menyiapkan basis data (database) untuk mendukung penerapan QRIS di lapangan.

Baca juga: PLN UP3 Manado Bekali Purna PMI dengan Pelatihan Kewirausahaan dan Edukasi Kebijakan

“Kita masuk pelan-pelan karena ini tidak mudah. Tapi ini bagian dari upaya pemerintah menjaga keamanan. Uangnya aman karena langsung masuk ke rekening masing-masing,” tutupnya.(*)

Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved