Disebut Keluarga Bos KKB Paling Ditakuti, Kenius Kogoya Tetap Populer di Bursa Wagub Papua
Keluarga dekat Eginius Kogoya, bos Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Papua, dikabarkan jadi calon dalam Pemilihan Wakil Gubernur Papua.
Namun tak bisa dipungkiri kalau klen Kogoya selalu dikait-kaitkan dengan keberadaan Eginius Kogoya, Panglima KKB Papua yang paling diburu TNI Polri.
Saat ini, sosok Kenius Kogoya demikian populer di Tanah Papua.
Berdasarkan hasil survei calon pengganti Wakil Gubernur Papua yang dilakukan Laboratorium Suara Indonesia (LSI).
Survei itu dilakukan dengan responden sebanyak 1226 orang. Responden dipilih secara acak di daerah itu.
Dari survei tersebut, tingkat keterpilihan Kenius Kogoya mencapai 34,8 persen. Pasalnya, dia masih muda tapi amat berpengalaman dan putra asli Papua.
"Nama Ketua DPD Hanura yang juga Sekretaris umum KONI Papua Kenius Kogoya itu menjadi pilihan yang terbanyak untuk menduduki posisi Wagub Papua."
Hal ini dibeberkan oleh Direktur Eksekutive LSI Albertus Dino, dalam keterangannya, Senin 31 Januari 2022, dua pekan lalu.
Dari survei LSI tersebut juga terungkap bahwa 73,7 persen warga Papua menginginkan sosok Wakil Gubernur pengganti almarhum Klemen Tinal, berasal dari kalangan sipil.
Sementara, bukan kalangan sipil atau kalangan pensiunan anggota Polri/TNI sebanyak 4,7 persen.
"Kenius Kogoya itu masih muda, punya banyak pengalaman, dan asli Papua. Sementara tokoh-tokoh lain, ada juga yang dari Papua Barat," lanjut Albertus.
Figur ini, menyusul penelitian LSI dengan jajak Suara di Papua, dengan metode survei kepada masyarakat Papua yang menjadi responden.
Tujuannya, menangkap preferensi dan suara masyarakat tentang sosok Wakil Gubernur Papua yang paling diharapkan
Ada pun hasil survei LSI terkait preferensi Masyarakat Papua diumumkan menyusul permintaan memilih nama-nama paling tepat dan sangat membantu Gubernur Lukas Enembe untuk menduduki posisi jabatan Wakil Gubernur.
Secara terpisah, Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) Ujang Komarudin, mengatakan kursi Wakil Gubernur Papua jangan dibiarkan kosong, tetapi harus segera diisi.
Hal itu sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.