Kepala Otorita IKN Sudah Harus Ada Pada 15 April 2022, Siapa Pilihan Jokowi? Ini 4 Nama yang Beredar

Berdasarkan UU tentang IKN, Presiden Jokowi sudah harus menunjuk Kepala Otorita dan Wakil Kepala Otorita Ibu Kota Negara (IKN) paling lambat 15 April

Editor: Imam Saputro
Kolase Tribunnews ( Instagram/@basukibtp, @azwaranas.a3, @bambangbrodjonegoro, dan investor-id.wika.co.id )
Profil Singkat 4 Calon Pemimpin Ibu Kota Baru, Ahok, Azwar Anas, Bambang Brodjonegoro dan Tumiyana 

TRIBUNPALU.COM - Berdasarkan UU tentang IKN, Presiden Jokowi sudah harus menunjuk Kepala Otorita dan Wakil Kepala Otorita Ibu Kota Negara (IKN) paling lambat 15 April, ini 4 nama yang digadang-gadang jadi Ketua Otorita IKN.

 Presiden Joko Widodo telah meneken Undang-Undang (UU) Nomor 3 tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara pada 15 Februari 2022.

Pasal 3 ayat 10 beleid tersebut menyatakan, Kepala Otorita dan Wakil Kepala Otorita Ibu Kota Negara (IKN) ditunjuk dan diangkat presiden paling lambat dua bulan setelah UU tersebut diundangkan.

Artinya, Presiden Joko Widodo paling lambat mengangkat kepala dan wakil kepala Otorita IKN Nusantara pada 15 April 2022.

"Untuk pertama kalinya kepala Otorita IKN dan wakil kepala Otorita IKN ditunjuk dan diangkat oleh presiden paling lambat dua bulan setelah Undang-Undang ini diundangkan," tulis beleid tersebut.

Pada Pasal 9 ayat (1) beleid tersebut dinyatakan, kepala Otorita IKN bekerja dibantu oleh seorang wakil kepala Otorita IKN.

Presiden menunjuk, mengangkat, dan memberhentikan langsung kepala dan wakil kepala Otorita IKN setelah berkonsultasi dengan DPR.

"Pelantikan kepala Otorita IKN dan wakil kepala Otorita IKN dilaksanakan oleh presiden," sebut UU Nomor 3 Tahun 2022.

Dalam pasal (10) ayat (1) dijelaskan, kepala dan wakil kepala Otorita IKN memegang jabatan selama lima tahun terhituk sejak tanggal pelantikan.

Kepala dan wakil kepala Otorita IKN dapat ditunjuk dan diangkat kembali selama satu periode jabatan.

Namun, pimpinan IKN juga dapat diberhentikan oleh Presiden swaktu-waktu sebelum masa jabatan berakhir.

"Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara dan atau wakil kepala Otorita Ibu Kota Nusantara sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 dapat diberhentikan swaktu-waktu oleh presiden sebelum masa jabatan berakhir," tulis beleid tersebut.

Lebih lanjut mengenai struktur organisasi, tugas, wewenang, dan tata kerja Otorita IKN diatur dengan peraturan presiden.

"Struktur organisasi dan pengisian jabatan Otorita Ibu Kota Nusantara disesuaikan dengan tahapan persiapan, pembangunan, dan pemindahan Ibu Kota Nusantara disesuaikan dengan dengan tahapan persiapan, pembangunan, dan pemindahan Ibu Kota Negara serta kebutuhan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara," bunyi Pasal 11 UU Nomor 3 Tahun 2022 itu.

4 Nama Calon Pemimpin IKN

Empat nama kandidat pemimpin ibu kota baru telah dikantongi Presiden Joko Widodo (Jokowi). 

Berbeda dengan daerah lain, ibu kota baru yang ditetapkan di Penajam Paser Utara ini akan dikelola khusus oleh sebuah badan otorita.

Dikutip dari laman Setkab, Selasa (3/3/2020), Keempat nama yang akan menjadi calon Kepala Otoritas Ibu Kota Negara (IKN) yakni Bambang Brodjonegoro, Basuki Tjahaja Purnama, Tumiyono, dan Abdullah Azwar Anas.

"Yang namanya kandidat ya memang banyak. Satu, Pak Bambang Brodjo (Brodjonegoro, red). Dua, Pak Ahok. Tiga, Pak Tumiyono. Empat, Pak Azwar Anas," ujar Jokowi.

Lebih lanjut, Jokowi menjelaskan bahwa Otoritas Ibu Kota Negara ini akan segera ditandatangani Peraturan Presiden (Perpres)-nya yang nanti di sana akan ada chief executive officer (CEO)-nya.

"CEO-nya sampai sekarang belum diputuskan. Dan akan segera diputuskan insyaallah dalam minggu ini," kata Jokowi.

Berikut profil 4 kandidat CEO Otoritas IKN yang dimumkan Jokowi:

 Azwar Anas

Abdullah Azwar Anas ditemui seusai diskusi bersama media dengan topik 'Kepala Daerah Bongkar Rahasia PDIP Menang Dalam Pilkada', Kongres V PDIP, Jumat (9/8/2019). TRIBUNJATIM.COM/SOFYAN ARIF CANDRA
Abdullah Azwar Anas ditemui seusai diskusi bersama media dengan topik 'Kepala Daerah Bongkar Rahasia PDIP Menang Dalam Pilkada', Kongres V PDIP, Jumat (9/8/2019). TRIBUNJATIM.COM/SOFYAN ARIF CANDRA (TribunJatim.com/Sofyan Arif Candra Sakti)

Azwar Anas masuk sebagai salah satu deretan kepala daerah yang sangat familiar.

Sukses memimpin Kabupaten Banyuwangi dua periode, namanya pernah masuk bursa Calon Gubernur Jawa Timur.

Pria kelahiran Banyuwangi tahun 1973 ini pernah lama menggeluti profesi wartawan radio usai lulus dari Fakultas Sastra Universitas Indonesia (UI).

Kiprah politiknya dirintis dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan terpilih menjadi anggota DPR pada pemilu tahun 2004 dari daerah pemilihan Jatim III yang meliputi Bondowoso, Situbondo, dan Banyuwangi.

Di pemilu selanjutnya, Azwar berusaha lagi ke Senayan, namun usahanya kandas karena tak memperoleh cukup suara.

Gagal menuju parlemen, Azwar lantas mencoba peruntungan dengan menjajal pemilihan Bupati Banyuwangi dengan menggandeng Yusuf Widyatmoko sebagai pasangannya.

Di kepemimpinan sebagai Banyuwangi inilah namanya mulai banyak dikenal. Program paling menonjolnya yakni pembangunan ekonomi Banyuwangi dengan menggenjot sektor pariwisata.

Penjelasan Dokter soal Tutorial Pembuatan Masker dari Tisu Basah yang Viral di Media Sosial

VIRAL Kisah Penumpang yang Gantikan Sopir Taksi Online yang Capek dan Ngantuk

Achmad Yurianto: Pasien Suspect Corona yang Meninggal di Cianjur Dipastikan Negatif Virus Corona

Tumiyana

Berbeda dengan 3 kandidat lain yang berasal dari birokrat, Tumiyana merupakan wajah lama di BUMN, khususnya perusahaan negara di bidang konstruksi.

Saat ini, dirinya tercatat sebagai Dirut PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. Lulusan Teknik Sipil Universitas Borobudur ini sebelumnya lama berkarir di BUMN karya lainnya, yakni PT PP (Persero) Tbk.

Di PP, Tumiyana pernah menjabat Direktur Keuangan sebelum kemudian menjadi Dirut PT PP selama dua periode dari 2008-2016 dan 2016-2018.

Selain itu, Tumiyana tercatat juga sebagai Komisaris PT Kereta Cepat Indonesia China.

Tumiyana juga dikenal sebagai pengusaha di sektor peternakan.

Dia memiliki sebuah peternakan sapi besar di kampung kelahirannya, Klaten.

Bambang Brodjonegoro

Menteri Riset Teknologi dan Kepala Badan Riset Inovasi Nasional, Bambang Brodjonegoro, di Gedung BPPT, Jln MH Thamrin, Jakarta Pusat, Selasa (29/10/2019).
Menteri Riset Teknologi dan Kepala Badan Riset Inovasi Nasional, Bambang Brodjonegoro, di Gedung BPPT, Jln MH Thamrin, Jakarta Pusat, Selasa (29/10/2019). (Fahdi Fahlevi/Tribunnews.com)

Sebelum terjun ke birokrasi, pria bernama lengkap Bambang Permadi Soemantri Brodjonegoro merupakan akademisi tulen.

Karirnya banyak dihabiskan sebagai dosen di almamaternya, Universitas Indonesia (UI).

Sempat menjadi Kajur lalu Dekan FE UI, jebolan Jurusan Ilmu Ekonomi dan Pembangunan ini ditunjuk Menteri Keuangan tahun 2014 sebelum kemudian terkena reshuffle dan digantikan rekan yang juga seniornya sesama dosen FE UI, Sri Mulyani Indrawati.

Masih di era Presiden Jokowi, Bambang kemudian berganti posisi menjadi Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas pada tahun 2016-2019.

Di periode kedua Jokowi, Bambang kembali dipercaya sebagai anggota kabinet, kali ini diplot sebagai Menristek.

Presiden Jokowi Instruksikan Kapolri Tindak Tegas Penimbun Masker

Cegah Penularan Virus Corona, MUI Imbau Umat Muslim Sering-sering Berwudhu dan Berperilaku Higienis

Basuki Tjahaja Purnama (Ahok)

Komisaris Utama PT Pertamina (Persero) Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) seusai menemui Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (9/12/2019).
Komisaris Utama PT Pertamina (Persero) Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) seusai menemui Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (9/12/2019). (Tribunnews.com/Theresia)

BTP alias Ahok jadi calon pemimpin ibu kota baru yang paling sering masuk pemberitaan.

Terbilang sukses dengan pencapaiannya sebagai Bupati Belitung Timur, namanya mulai dikenal publik saat jadi pendamping Jokowi di Pilgub DKI Jakarta tahun 2012.

Dia sempat merantau dan bekerja di Jakarta selepas lulus kuliah di Universitas Trisakti.

Ahok kemudian pulang kampung dan menggeluti bisnis tambang sebagai kontraktor PT Timah (Persero) Tbk.

Karir politiknya dimulai sebagai anggota DPRD Kabupaten Belitung, lalu memenangi Pilkada Belitung Timur berpasangan dengan Khairul Effendi.

Tahun 2009, Ahok mencalonkan diri menjadi anggota DPR RI dari Partai Golkar dan berhasil mengantongi 119.232 suara dan duduk di komisi II DPR RI.

MotoGP Qatar Dibatalkan karena Virus Corona: Tanggapan Para Pembalap, Moto2 dan Moto3 Masih Digelar

Karir politiknya makin melejit setelah dipinang Gerindra untuk mendampingi Jokowi di Pilgubn DKI Jakarta.

Ahok kemudian menjadi Gubernur DKI Jakarta menggantikan Jokowi yang terpilih menjadi presiden.

Malang bagi Ahok, saat pencalonannya sebagai sebagai Cagub DKI, dirinya kalah dari Anies Baswedan.

Ahok bahkan sempat mendekam sebagai narapidana di Mako Brimom setelah terjerat kasus tuduhan penistaan agama.

Namanya kembali jadi sorotan setelah ditunjuk menjadi Komisaris Utama Pertamina.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Jokowi Sudah Harus Tunjuk Kepala Otorita IKN pada 15 April 2022" dan : Rekam Jejak 4 Calon CEO Ibu Kota Baru, Ahok Hingga Azwar Anas

Sumber: Kompas.com
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved