KKB Papua
Panglima KKB Papua Mendadak Kirim 4 Pesan Peringatan untuk Pemerintah, Ini Isinya
Setelah melakukan penyerangan terhadap 8 pekerja di Kabupaten Puncak, kelompok separatis di Papua kembali menebar teror.
TRIBUNPALU.COM - Setelah melakukan penyerangan terhadap 8 pekerja di Kabupaten Puncak, kelompok separatis di Papua kembali menebar teror.
Kali ini, teror tersebut berupa empat pesan peringatan yang disampaikan untuk Pemerintah Indonesia.
Pesan-pesan tersebut berisi penolakan terhadap usulan Daerah Otonom Baru atau DOB di wilayah Sorong, Papua Barat.
Peringatan disebarkan melalui media sosial juru bicara KKB Papua, Sebby Sambom sejak 17 Maret 2022.
Dalam pesannya, KKB memperingatkan semua pihak yang mendorong terbentuknya Provinsi Papua Barat Daya.
Baca juga: Pukul Balik KKB Papua, Jenderal Andika Turun Tangan Beri Perintah Khusus kepada Kolonel Dwi
Selain itu, mereka juga menolak rilis Daftar Pencarian Orang (DPO) yang dikeluarkan Polda Papua Barat.
Berikut 4 pesan peringatan KKB Papua untuk Pemerintah Indonesia:
1. Kami Komando Nasional TPNPB-OPM KODAP IV Sorong Raya dengan tegas menolak Daerah Otonomi Baru (DOB) atau Pemekaran Provinsi Papua Barat Daya.
2. Secara resmi kami keluarkan warning (peringatan keras) kepada seluruh pejabat asli putra Daerah Papua Barat yang sengaja melakukan pemekaran Provinsi Papua Barat Daya.
3. TPNPB-OPM KODAP IV Sorong Raya secara resmi mengeluarkan warning kepada Pemerintah Kabupaten Maybrat dan Pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni, Papua Barat yang sengaja melakukan kontrak dan kerja sama dengan Kepala Suanggi/Mantiun di Daerah Moskona, Kabupaten Teluk Bintuni guna mencari, mengejar dan membunuh seluruh pimpinan dan perwira serta pasukan TPNPB-OPM KODAP IV Sorong Raya.
4. TPNPB-OPM KODAP IV Sorong Raya dengan tegas menolak tindakan DPO yang dikeluarkan oleh Polda Papua Barat terhadap salah satu anak di bawah umur atas nama Sefnat Fatem
Beberapa petinggi KKB Papua dituliskan sebagai pihak yang bertanda tangan dalam pesan tersebut.
Salah satunya panglima KKB Papua, Lekagak Telenggen.
Sementara itu, Jenderal Andika Perkasa tak memberi celah untuk kelompok separatis melakukan aksi teror.
Termasuk di lokasi paling rawan, PT Freeport Indonesia.