Panglima KKB Papua Mendadak Kirim 4 Pesan Peringatan untuk Pemerintah, Ini Isinya

TRIBUNPALU.COM - Setelah melakukan penyerangan terhadap 8 pekerja di Kabupaten Puncak, kelompok separatis di Papua kembali menebar teror.

Kali ini, teror tersebut berupa empat pesan peringatan yang disampaikan untuk Pemerintah Indonesia.

Pesan-pesan tersebut berisi penolakan terhadap usulan Daerah Otonom Baru atau DOB di wilayah Sorong, Papua Barat.

Peringatan disebarkan melalui media sosial juru bicara KKB Papua, Sebby Sambom sejak 17 Maret 2022.

Dalam pesannya, KKB memperingatkan semua pihak yang mendorong terbentuknya Provinsi Papua Barat Daya.

Baca juga: Pukul Balik KKB Papua, Jenderal Andika Turun Tangan Beri Perintah Khusus kepada Kolonel Dwi

Selain itu, mereka juga menolak rilis Daftar Pencarian Orang (DPO) yang dikeluarkan Polda Papua Barat.

Berikut 4 pesan peringatan KKB Papua untuk Pemerintah Indonesia:

1. Kami Komando Nasional TPNPB-OPM KODAP IV Sorong Raya dengan tegas menolak Daerah Otonomi Baru (DOB) atau Pemekaran Provinsi Papua Barat Daya.

2. Secara resmi kami keluarkan warning (peringatan keras) kepada seluruh pejabat asli putra Daerah Papua Barat yang sengaja melakukan pemekaran Provinsi Papua Barat Daya.

3. TPNPB-OPM KODAP IV Sorong Raya secara resmi mengeluarkan warning kepada Pemerintah Kabupaten Maybrat dan Pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni, Papua Barat yang sengaja melakukan kontrak dan kerja sama dengan Kepala Suanggi/Mantiun di Daerah Moskona, Kabupaten Teluk Bintuni guna mencari, mengejar dan membunuh seluruh pimpinan dan perwira serta pasukan TPNPB-OPM KODAP IV Sorong Raya.

4. TPNPB-OPM KODAP IV Sorong Raya dengan tegas menolak tindakan DPO yang dikeluarkan oleh Polda Papua Barat terhadap salah satu anak di bawah umur atas nama Sefnat Fatem

Beberapa petinggi KKB Papua dituliskan sebagai pihak yang bertanda tangan dalam pesan tersebut.

Salah satunya panglima KKB Papua, Lekagak Telenggen.

Sementara itu, Jenderal Andika Perkasa tak memberi celah untuk kelompok separatis melakukan aksi teror.

Termasuk di lokasi paling rawan, PT Freeport Indonesia.

Panglima TNI memberi pesan khusus kepada Dansatgas Obvitnas PT Freeport Kolonel Dwi.

Hal ini terungkap saat Jenderal Andika Perkasa berkunjung ke Timika, Kabupaten Mimika, beberapa waktu lalu.

Jenderal Andika Perkasa menerima paparan tentang objek vital nasional yaitu PT Freeport Indonesia terkait penambakan dua pos baru di kawasan Mile 62 dan 63.

Medan di Mile 62 dan 63 merupakan tantangan tersendiri yang harus dihadapi personel TNI dalam mengamankan objek vital nasional tersebut.

Permintaan penambahan pos tersebut diutarakan Dansatgas Obvitnas PT Freeport Kolonel Dwi dalam rapat yang dipimpin Jenderal Andika Perkasa belum lama ini.

"Kondisi nyata yang ada di Mile 63 dan 63, di sana kalau pukul 09.30 WIT, kabut sudah menyelimuti sehingga kami menyimpulkan bahwa medan cukup luas untuk penempatan pasukan," kata Kolonel Dwi, dikutip dari kanal Youtube Jenderal TNI Andika Perkasa.

Mendapat masukkan dari Kolonel Dwi, Jenderal Andika Perkasa pun menyetujui.

"Oke, dua itu saja yang menurut saya memang harus diusahakan.

Ini semata-mata untuk pengamanan dan efektivitas supaya rute-rute yang biasanya terjadi penembakan tidak ada lagi," kata Jenderal Andika Perkasa.

Dengan penambahan dua pos baru tersebut, diharapkan dapat memperkuat pengamanan objek vital nasional dalam rangka menciptakan situasi yang aman dan kondusif di kawasan tersebut.

Sebelumnya, Jenderal Andika Perkasa juga memberikan perintah terkait pengamanan PT Freeport Indonesia yang rawan diserang KKB Papua.

Jenderal Andika Perkasa meminta agar anak buahnya yang bertugas tidak main-main.

Melansir dari tayangan di channel youtube Jenderal TNI Andika Perkasa, Jenderal Andika Perkasa mengevaluasi penempatan pos dalam rangka tugas pengamanan objek vital di Papua, salah satunya kawasan PT Freeport Indonesia.

"Saya ingin tahu dan mulai menginventarisir apa yang bisa saya bicarakan dengan PT Freeport misalnya," kata Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa.

Dalam arahannya, Panglima TNI menegaskan pelaksanaan tugas prajurit di lapangan terutama di kawasan objek vital nasional harus lebih bagus dari hari-hari sebelumnya.

Tidak hanya itu, mantan Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad) itu juga membahas atau mengevaluasi beberapa insiden yang kerap terjadi wilayah PT Freeport Indonesia.

Panglima menanyakan langsung lokasi yang sering atau kerap terjadi penembakan di mana saja.

Berdasarkan informasi dari bawahannya mengatakan kontak senjata kerap terjadi dan berulang di Pos 60 hingga Pos 64.

Dalam arahannya, mantan Panglima Komando Strategis Angkatan Darat (Pangkostrad) itu menegaskan setiap prajurit harus patuh pada tugas pokok berdasarkan peraturan perundang-undangan.

"Saya ingin semua jaga diri, jaga anak buah dan jangan main-main," tegas lulusan Akademi Militer 1987 tersebut.

Terakhir, Panglima TNI menegaskan akan memproses secara hukum setiap prajurit TNI yang terlibat atau terbukti melakukan pelanggaran hukum. (*)