OPINI

BPJS Kedok Jaminan Sosial Peras Rakyat

Kebijakan iuran BPJS yang naik turun beberapa tahun belakangan ini, seakan memberi angin segar sementara bagi rakyat.

Penulis: Citizen Reporter | Editor: mahyuddin
handover
Dokter Umum dr Sakinatul Qulub 

 Penulis: dr Sakinatul Qulub

Dokter umum

Satu lagi pemberlakuan kebijakan pemerintah yang cukup menggemparkan dan diterapkan awal Maret, yakni semua warga wajib memiliki kartu BPJS sebagai syarat pengurusan berbagai keperluan. 

Sebelumnya, pemerintah mengeluarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Dalam instruksi tersebut, warga diminta memiliki kartu jaminan kesehatan untuk pengurusan surat izin mengemudi, pengurusan surat tanda nomor kendaraan, jual beli tanah hingga berangkat haji. 

Sehubungan dengan hal itu, Kepala staf Ahli Kepresidenan Moeldoko mengatakan, pemberlakuan kebijakan itu tidak seharusnya dipandang sebagai hal yang negatif.

Dimana masyarakat yang mampu melakukan pembelian tanah, merupakan masyarakat yang memiliki tingkat ekonomi yang relatif bagus, sehingganya tidak memiliki masalah Ketika membayar iuran BPJS

BPJS merupakan singkatan dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang memiliki tugas untuk menjadi Lembaga yang menyelenggarakan jaminan Kesehatan dan ketenagakerjaan bagi masyarakat.

Salah satu program BPJS yakni Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), memiliki sistem dimana masyarakat wajib membayar iuran sebagai tabungan biaya perawatan jika sakit ke depannya, ada juga masyarakat yang iurannya ditanggung pemerintah (PBI).

Polemik BPJS sendiri sebenarnya sudah dimulai sejak awal dibentuknya lembaga ini.

Halaman
1234
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved