DPRD Kota Palu Dukung Guru Tua Ditetapkan Pahlawan Nasional

Laporan Wartawan TribunPalu.com, Fandy Ahmat

TRIBUNPALU.COM, PALU - DPRD Kota Palu berharap Habib Idrus Bin Salim Aljufri atau Guru Tua ditetapkan sebagai Pahlawan Nasional atas jasanya dalam pendidikan agama Islam.

Guru Tua merupakan seorang ulama pendiri Madrasah Alkhairaat di Kota Palu, Sulawesi Tengah (Sulteng).

Sejak didirikan pada 1930, Alkhairaat kini dikenal sebagai lembaga pendidikan agama Islam terbesar di kawasan Indonesia timur.

"Saya pribadi juga lembaga berharap pemerintah pusat khususnya Kemensos secepatnya memproses Habib Idrus bin Salim Aljufri (Guru Tua) sebagai Pahlawan Nasional dari Sulawesi Tengah," ujar Wakil II Ketua DPRD Palu Rizal Dg Sewang, Selasa (17/5/2022).

Pemerintah Kota Palu sebelumnya telah membahas pengusulan Guru Tua sebagai pahlawan nasional bersama Kementerian Sosial (Kemensos) RI.

Baca juga: Gubernur Rusdy Mastura Komitmen Jadikan Guru Tua Sebagai Pahlawan Nasional

Hal itu diungkapkan Wakil Wali Kota Palu Reny A Lamadjido saat menghadiri Haul Guru Tua ke 54 belum lama ini.

Mengutip laman resmi Kemensos, usulan gelar pahlawan dimulai dari daerah oleh masyarakat di tingkat kabupaten/kota melalui Tim Peneliti, Pengkaji Gelar Daerah (TP2GD) dan mendapat rekomendasi dari gubernur.

Setelah mendapat rekomendasi gubernur, selanjutnya diajukan ke tingkat pusat melalui Kemensos RI dengan menggelar seminar yang dihadiri sejarawan, praktisi dan akademisi dari wilayah calon pahlawan berasal.

Seminar digelar untuk mengkaji secara administrasi maupun mengetahui perjuangan calon pahlawan dan memenuhi rekomendasi gubernur selanjutnya diusulkan kepada Presiden.

Kemensos, Tim Peneliti dan (TP2GP) kemudian melakukan verifikasi usulan dari sisi administrasi kelengkapan berdasarkan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2009 dan tanda Kehormatan, serta PP Nomor 35 tahun 2010.

Baca juga: Legislator DPR RI Ahmad M Ali Janji Perjuangkan Guru Tua Dapat Gelar Pahlawan Nasional

Setelah adminsitasi lengkap, maka proses selanjutnya yakni peninjauan lapangan oleh tim pengkaji dan peneliti gelar pusat ke daerah dari pahlawan yang diusulkan.

Peninjauan lapangan diperlukan untuk melengkapi berkas dan mencocokkan dokumen yang diusulkan dengan tokoh-tokoh masyarakat.

Usai memenuhi semua syarat, melalui sidang pleno akan dilaporkan kepada Menteri Sosial dan menyampaikan calon pahlawan kepada Presiden melalui dewan gelar yang diketuai oleh Menteri Polhukam.(*)