DPRD Parigi Moutong Temukan Pembangunan Infrastuktur Habiskan Ratusan Juta Tapi Tak Tepat Sasaran

TRIBUNPALU.COM, PARIMO - DPRD Parigi Moutong menilai pembangunan Infrastruktur tidak merata alias timpang di daerah lintasan garis Khatulistiwa tersebut.

Hal itu terungkap, dalam rapat RKPD tahun anggaran 2023 hasil evaluasi Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) dan sinkronisasi program di DPRD Parigi Moutong, Jl Kampali, Kecamatan Parigi, Sulawesi Tengah, beberapa waktu lalu.

Dalam rapat itu, anggota Komisi II Nurasia menyarankan pemerintah menggunakan metode survei asas manfaat atas Infrastruktur yang sudah terbangun.

Hal itu untuk mengetahui manfaaat setiap pembangunan Infrastruktur dapat dirasakan masyarakat.

“Banyak Infrastruktur yang dibangun ternyata tidak ada penduduknya, malahan masyarakat yang sangat membutuhkan fasilitas infrastruktur tersebut sama sekali tidak tersentuh. Jadi ada asas pemerataan dan keadilan,” tutur Nurasia melalui rilis DPRD Parigi Moutong, Selasa (9/8/2022).

Baca juga: 12 Hari Usai Banjir Bandang Torue, Anggota DPRD Parigi Moutong: Petani Butuh Benih Padi

Dia menemukan pembangunan Infrastruktur tidak tepat sasaran di 23 kecamatan.

Hal serupa juga dikemukakan anggota Jomisi III DPRD Parimo Sartin Dauda.

Menurutnya, masih ada pembangunan fisik yang kelihatanya tidak terencana dengan baik.

“Saya berharap pembangunan ini dibuat betul-betul, tolong direncanakan dengan baik, jangan dibuat asal-asalan,” ucapnya.

Sartin mengeluhkan pembangunan jalan yang tidak tuntas di Desa Moutong Utara..

“Anggaran Rp 950 juta yang hanya bisa membangun 900 meter atau 1.500 meter, nah sisanya itu ditunggu hingga kapan lagi. Sementara untuk daerah yang tidak ada penghuninya, dibuatkan jalan 2 sampai 3 kilometer seperti Desa Silabia,” jelasnya.(*)