Pemilu 2024 Sulteng

Suharso Manoarfa Dipecat dari Ketua Umum, PPP Sulteng Fokus Pemilu 2024

Kabar pemberhentian Suharso Manoarfa berdampak pada Partai Persatuan Pembangunan (PPP) di tanah air, termasuk DPW PPP Sulteng.

Penulis: mahyuddin | Editor: Haqir Muhakir
TRIBUNPALU.COM
Ketua DPW PPP Sulteng Fairus Husen Maskati 

TRIBUNPALU.COM, PALU - Kabar pemberhentian Suharso Manoarfa berdampak pada Partai Persatuan Pembangunan (PPP) di tanah air, termasuk DPW PPP Sulteng.

Ketua DPW PPP Sulteng Fairus Husen Maskati menegaskan, sampai dengan saat ini, tidak ada yang namanya pemecatan.

"Saat ini situasi dan kondisi di DPP sedang berkembang. Kami di Sulawesi Tengah mendorong agar apa yang terjadi bisa selesai di tingkatan DPP," jelas Fairus Husen Maskati, Rabu (7/9/2022) sore.

DPW PPP Sulawesi Tengah, lanjutnya, saat ini memilih lebih fokus pada kerja-kerja elektoral partai.

"Kami juga menegaskan sampai dengan saat ini dan ke depan, DPW PPP Sulawesi Tengah tetap utuh, tidak ada kubu-kubuan," tambahnya.

Baca juga: Duduk Perkara Suharso Monoarfa Diberhentikan dari Ketua Umum PPP, Soal Amplop Kiai?

Fairus Husen Maskati juga enggan menyinggung nama ketua baru maupun mekanisme pemilihan ketua DPP PPP yang baru.

"Terkait nama dan mekanismenya bagaimana kami belum bisa berkomentar banyak. Kami optimis DPP bisa menyelesaikannya dalam waktu cepat," ujarnya.

Diketahui, dalam Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) PPP yang dihadiri ketua dan sekretaris dari 27 DPW PPP se-Indonesia dan digelar di Serang, Banten pada Minggu (4/9 2022) memutuskan untuk memberhentikan Suharso Monoarfa sebagai Ketua Umum dan digantikan Muhammad Mardiono.

Padahal berdasarkan pasal 12 Undang-undang No. 19 tahun 2006 tentang Dewan Pertimbangan Presiden, mengatur anggota Wantimpres tidak boleh merangkap sebagai pimpinan partai politik. Aturan tersebut pun menyebutkan jika pemberhentian Wantimpres oleh Presiden bisa dilakukan melalui surat pengunduran diri.

Presiden Jokowi juga mengatakan belum menerima surat pengunduran diri Mardiono. 

Pergantian Ketua Umum PPP merupakan buntut dari pernyataan Suharso Monoarfa mengenai isu amplop kiai yang diutarakan-nya dalam acara pembekalan kader PPP oleh KPK pertengahan Agustus lalu.

Pada Selasa (6/9), sejumlah pengurus PPP juga sudah menyerahkan berkas kepengurusan baru hasil mukernas ke Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham). (*)

  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved