Kamis, 14 Mei 2026

Munas KAHMI

Dikritik Soal Dana Hibah Munas KAHMI, Gubernur Sulteng: Ini Bagian Strategi

Porsi kebijakan pembangunan pada APBD sejak 2021 hingga 2022 diprioritaskan pada bencana kemanusiaan itu.

Tayang:
Editor: mahyuddin
Handover
Gubenur Sulawesi Tengah, Rusdy Mastura memimpin rapat koordinasi bersama bupati/walikota terkait pengembangan kawasan pangan nusantara, Gedung Bappeda, beberapa waktu lalu. 

TRIBUNPALU.COM, PALU - Gubernur Sulawesi Tengah Rusdy Mastura meminta semua pihak tidak membanding-bandingkan komitmennya pada tiap kelompok masyarakat.

Hal itu diutarakannya menanggapi ribut dana Hibah untuk Munas KAHMI Rp 14 miliar.

Dia menyebutkan, porsi kebijakan pembangunan pada APBD sejak 2021 hingga 2022 diprioritaskan pada bencana kemanusiaan itu.

‘’Saya juga alumni bencana alam. Saya di Palu. Saya merasakan, saya menangis melihat keadaan itu. Saya di lapangan Vatulemo. Jadi jangan menggugat rasa saya dengan bencana,’’ tutur Rusdy Mastura melalui rilis tertulisnya dilayangkan Tenaga Ahli Gubernur bidang Komunikasi Publik Andono Wibisono, Minggu (18/9/2022).

Sejak dilantik, duet Rusdy Mastura-Mamun Amir mendukung penganggaran percepatan penanganan pascabencana di APBD-P TA 2021 sebesar Rp62 miliar. Untuk Palu sebesar Rp37 miliar.

Sementara pembebasan lahan di Petobo dialokasikan Rp10 miliar. Tapi tidak terealisasi karena Aliansi Masyarakat Petobo meminta hunian tetap di Petobo bentuk LC yang dilakukan BPN Palu.

Baca juga: Penjelasan Alokasi Dana Hibah Rp 14 M untuk Munhas XI KAHMI di Kota Palu

Demikian pula dengan pembebasan lahan ganti untung pembangunan kembali Jembatan IV Palu sebesar Rp27 miliar.

Begitu juga dengan bantuan ke Kabupaten Sigi sebesar Rp6 miliar, Kabupaten Donggala Rp12,1 miliar, pembangunan SPAM Huntap Rp2,6 miliar dan pematangan lahan untuk Huntap Rp3,5 miliar.

‘’Donggala tidak terealisasi karena adminitrasi tidak lengkap. Kalau lengkap saya perintahkan alokasikan lagi,’’ jelas pria dengan sapaan akrab Cudy tersebut.

Rusdy Mastura juga mengusulkan peraturan presiden (Perpres) Percepatan Pembangunan Sulawesi Tengah sebagai salah satu bentuk komitmen penanganan percepatan pasca bencana.

Semula Cudy mengusulkan Rp318 triliun sekarang menjadi Rp400 triliun lebih. Usulan itu sekarang telah diproses di sekretariat negara.

‘’Jatim punya Perpres. Jateng juga begitu. Kenapa kita tidak. Secara politis, geografis sangat strategis dengan IKN. Kita usulkan Perpres berlaku lima tahun ke depan. Sehingga ke depan usulan-usulan kita ke kementerian tidak akan ditolak karena ada payungnya berupa Perpres percepatan. Jadi semua mesti melihat ini semua kebijakan pembangunan. Jangan dibanding-bandingkan,’’ jelas Suami Vera Rompas tersebut.

Baca juga: Tingkatkan Kualitas Transportasi, Gubernur Sulteng Teken Kerjasama dengan KADIN

Dia memaparkan, bantuan atau hibah ke Munas KAHMI tidak lain adalah upaya untuk daya resonansi Sulteng adalah masa depan Indonesia ketika dunia dilanda krisis energi, krisis pangan dan krisis sumber daya alam.

‘’Jujur saja ini juga bagian strategi. Alumni HMI ada di semua level organisasi pemerintahan, swasta usaha dan lainnya. Diprediksi ada enam ribuan akan hadir. Saya berharap ada daya ungkit ekonomi di acara itu, daya ungkit kampanye Sulteng yang meresonansi hingga di Indonesia. Saya minta juga agar panitia Munas membuat event yang menyertakan seluruh kekuatan UMKM, dan lainnya,’’ ucap Cudy yang kini berada di Jakarta.

Dia mengapresiasi kritik, demontrasi dan pikiran cerdas beberapa elemen masyarakat dan akademisi.

‘’Ini bukti saya dijaga oleh mereka adik-adik. Tidak apa-apa. Biar ke depan siapa yang main-main dengan anggaran akan berhadapan dengan masyarakat. Saya minta semua kembali fokus untuk membangun Sulteng,’’ kata Wali Kota Palu dua periode itu.(*)

Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
KOMENTAR

Berita Terkini

© 2026 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved