Rapat Daring TPID Sulteng, Mendagri Bacakan Capaian Inflasi Pemerintah Daerah

Laporan Wartawan TribunPalu.com, Jolinda Amoreka 

TRIBUNPALU.COM, PALU - Gubernur diwakili Penjabat Sekretaris Daerah Rudi Dewanto mengikuti Rapat Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) bersama Mendagri Tito Karnavian secara daring.

Rapat membahas Infalsi itu berlangsung di ruang Polibu kantor gubernur, Jl Sam Ratulangi, Kecamatan Palu Timur, Kota Palu, Senin, (31/10/2022)

Turut hadir Kepala BPKP, Danrem 132 Tadulako, Kapolda, bersama OPD terkait.

Mendagri Tito Karnavian menyampaikan, Inflasi pada September 2022 mencapai 1,17 persen, inflasi negara Indonesia masih cukup baik di angka 5,95 persen.

Pertumbuhan ekonomi juga di angka 5,4 persen berkat sumber daya alam dan pembangunan yang cukup merata.

"Kita bersyukur, karena negara kita adalah negara yang subur, sumber daya alam dan laut kita juga melimpah." kata Tito Karnavian.

Baca juga: Tekan Inflasi, Gubernur Sulteng Minta Warga Tanam Sayuran di Perkarangan Rumah

Tito Karnavian menambahkan, kerja sama gerakan pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang secara serentak bersama-sama menangani situasi ini agar tidak menjadi krisis sangat baik.

Berdasarkan pantauan Mendagri pekan ke-4 Oktober 2022, ada 51 pemerintah kabupaten kota yang tidak mengalami fluktuasi harga secara signifikan yang artinya relatif stabil. 

"Saya ucapkan terima kasih kepada seluruh pemda yang berkerja keras dalam menjaga fluktuasi harga," ucap Tito Karnavian.

Berdasarkan hasil Monev Tim Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), upaya yang dilakukan dan dilaporkan Pemda pada Minggu ke- 4 Oktober 2022 adalah:

Pertama, melakukan pemantauan harga dan stok untuk memastikan kebutuhan tersedia yaitu;  294 Pemda menjadi 307 Pemda.

Kedua, Melaksanakan rapat teknis Tim Pengendali Inflasi Daerah yang semula 202 Pemda menjadi 230 Pemda.

Ketiga, menjaga pasokan bahan pokok dan barang penting, yang semula 123 Pemda menjadi 125 Pemda.

Keempat, melaksanakan gerakan Pencanangan Gerakan Menanam, yang semula 67 menjadi 73 Pemda.

Kelima, melaksanakan operasi pasar murah bersama dinas terkait, yang semula 219 menjadi 228 Pemda. 

Keenam, Melaksanakan sidak kepasar dan distributor agar tidak menahan barang, yang semula 189 menjadi 196 Pemda.

Ketujuh, berkoordinasi dengan daerah penghasil komoditi untuk kelancaran pasokan, yang semula 165 menjadi 105 Pemda.

Baca juga: Cegah Inflasi Pangan, BI Sulteng Dukung Gerakan Tanam Cabai 1 Hektar Tiap Desa di Morut

Kedelapan, merealisasikan BTT untuk dukungan Pengendalian Inflasi, yang semula 90 tetap diangka yang sama yakni ; 90 Pemda.

Kesembilan, memberikan bantuan transportasi dari APBD, yang semula 44 menjadi 73 Pemda.

Mendagri juga menyebutkan ada 27 Pemda yang tidak menyampaikan laporan harian pada Minggu ke-4 Oktober 2022 dari total 514 Pemda.

Kemudian 36 Pemda belum melaporkan upaya dalam penanganan inflasi daerah dari total 514 Pemda.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Pejabat Pimpinan Tinggi Madya, Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Kementrian Lembaga, Deputi Bidang Persediaan dan Stabilisasi Pangan Bapanas, Deputi Bidang Statistik dan Jasa BPS, Dirjen Holtikultura, Dirjen Perdagangan Dalam Negeri, TNI, Polri, Gubernur, Bupati/Walikota Se-Indonesia.(*)